Munculnya rekomendasi Muhammadiyah mendukung kader yang terbaik dalam Pilpres, membuat banyak person politisi yang pernah
dibesarkan oleh Muhammadiyah dalam beragam parpol, dinisbatkan sebagai interpretasi dari rekomendasi ini. Bagi aktivis Muhammadiyah yang berada dalam naungan PAN, tentu saja mereka akan mengatakan bahwa "kader terbaik" itu terletak pada diri pribadi
Amien Rais. Tetapi bagi yang berada dalam naungan parpol lainnya, maksud kader terbaik itu adalah orang-orang Muhammadiyah yang ada dalam parpolnya tersebut, dalam makna yang berbeda pula.
Sehingga kata "kader terbaik" hasil dua tanwir tersebut tetap menjadi misterius sampai adanya "tragedi" yang baru saja dilakukan oleh Muhammadiyah tersebut. Inilah langkah yang sangat "berani" tentang partisipasi Muhammadiyah dalam konstelasi percaturan
politik nasional, pasca pembubaran Masyumi. Biasanya, dalam masa-masa pemilu sebelumnya, ia hanya terbatas pada pemberian kriteria-kriteria an sich, tanpa pernah menyebut nama dalam mendukung capres.
Sikap demikian ini yang seringkali disebut dengan aktualisasi high politic dalam kamus ber-Muhammadiyah. High politics merupakan paradigma berpolitik yang dibimbing oleh nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang luhur, baik di dalam maupun di luar struktur kekuasaan negara. Sehingga tujuan dari konsepsi ini adalah terciptanya keselamatan bangsa dari kehancuran serta peneguhan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka.
Secara sederhana, high politics bisa dimaknai sebagai sebuah sikap bahwa Muhammadiyah tidak pernah langsung terjun dalam politik praktis, mendukung si A atau si B, namun bukan berarti ranah politik menjadi barang yang asing baginya.
Berlindung di belakang tabir politik semacam ini, ia mampu menjaga independensinya dalam mengarungi dinamika kebangsaan. Walaupun tidak pernah berpartisipasi langsung dalam politik praktis, namun efek yang ditimbulkan dari sikap ini luar biasa dahsyatnya dalam mewarnai dinamika politik nasional. Dengan kata lain, sungguhpun ia memilih jalur pemberdayaan masyarakat, namun wilayah politik juga tidak pernah lepas dari partisipasinya, khususnya dalam mempengaruhi proses dan kebijakan yang diambil oleh negara. Berdasarkan pada sikap ini, Muhammadiyah mampu menempatkan diri secara fleksibel dalam berbagai ruang dan waktu, adakalanya bermesraan, namun tidak jarang juga dalam nuansa konfrontatif.
Misalnya saja, pada Tanwir 1993, di situ sudah mulai dibicarakan urgensitas suksesi kepemimpinan nasional dalam pemilu 1998, walaupun wacana ini urung menjadi rekomendasi. Namun peristiwa tersebut tetap manjadi fenomena yang monumental, di saat perbincangan tentang pergantian pemimpin merupakan "barang langka", bahkan haram untuk diperdebatkan (unspeakable).
Begitu juga, pada Januari 1997, tentang kebijakan pemerintah atas pertambangan Freeport di Papua tidak luput dari kritiknya, yang membawa akibat Ketua PP Muhammadiyah saat itu harus melepaskan jabatannya sebagai Dewan Pakar ICMI. Bahkan kalau mau jujur, tumbangnya rezim orde baru, sedikit banyak juga tidak terlepas dari imbas konsep politik "ala" Muhammadiyah tersebut, yang diperankan secara manis oleh Amien Rais sebelum terjun dalam dunia politik praktis.