Dalam rapat Pleno Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 9-10 Februari lalu, menghasilkan tiga butir rekomendasi yang krusial
dalam mensikapi dinamika perpolitikan nasional. Salah satu rekomendasi yang mengejutkan dari acara tersebut adalah pemberian dukungan kepada Amien Rais untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia (RI). Bahkan dukungan tersebut juga diperkuat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, dua hari kemudian, ketika Nur Cholis Majid meminta klarifikasi kepadanya.
Rekomendasi untuk mendukung "nama" calon presiden tersebut, bagi kalangan aktivis Muhammadiyah tetap meninggalkan sebuah pertanyaan yang besar. Sebab dalam beberapa dekade terakhir, ia telah mengikrarkan diri untuk tidak lagi ikut-ikutan dalam
politik praktis. Pasca pembubaran partai Masyumi oleh rezim Soekarno akhir lima puluhan, dirinya menyatakan bukan sebagai penopang partai politik tertentu. Melainkan berusaha netral untuk berdiri di atas kepentingan bangsa daripada pragmatisme politik yang primordialis-sektarian.
Oleh karenanya, Muhammadiyah dalam kancah politik selalu terlihat berusaha bersikap hati-hati dalam menghadapi dan berurusan dengan masalah politik praktis, yang memang sarat dengan konflik interest. Bahkan dalam khittohnya yang disusun tahun 2002, ia menyatakan tidak ada keterkaitan dengan parpol manapun.
Konsistensi akan sikap yang cenderung "apolitis" inilah yang membawa Muhammadiyah, dalam sejarahnya belum atau bahkan tidak pernah mengalami prahara yang membuatnya terpecah-belah sebagaimana organisasi lainnya, hanya dikarenakan masalah politik. Sebagai gerakan dakwah, ia secara cerdik mampu menempatkan dirinya sebagai elemen bangsa yang independen dalam urusan politik praktis, tanpa harus terjebak dalam kubangan primordialisme parpol tertentu. Sehingga dukungan formal kepada ketua PAN ini untuk melaju dalam perebutan kursi presiden RI menimbulkan keresahan dalam internal Muhammadiyah.
Secara kronologis, gelagat ini sebenarnya sudah bisa dicium sejak tanwir Muhammadiyah 2002 dan 2003 yang dilaksanakan di Bali dan Makassar. Dari "gawe tahunan" tersebut, ada sebuah rekomendasi yang menyatakan bahwa Muhammadiyah akan dihibahkan "kader terbaiknya" sebagai presiden pada 2004. Tetapi rekomendasi tersebut masih menimbulkan multitafsir tentang istilah "kader terbaik", karena memang tidak disertai dengan nama tertentu.