Sebaliknya berbagai pengkhianatan atas penderitaan rakyat diperlihatkan, tanpa melupakan legitimasi dan tamengnya (walau
palsu) sebagai pengemban aspirasi rakyat. Guna menjaga statusnya yang “terhormat” sebagai anggota DPRD, berbagai imagologi politik simulakrum selalu diproduksi di hadapan rakyat. Realitas pertama yang dipenuhi dengan kebenaran dan kesungguhan, diputar-balikkan dan ditutup-tutupi oleh rekayasa realitas kedua yang dipenuhi dengan
kebohongan dan
kepalsuan.
Pseudo heroisme dipraktikkan secara sporadis guna menutupi realitas kebobrokan yang melekat dalam diri/lembaganya. Tidak lupa, term “rakyat” selalu dieksplorasi dan dieksploitasi untuk membenarkan apa yang telah diperbuat. Apa yang mereka kerjakan, baik ada kaitannya dengan rakyat atau tidak, pokoknya tidak pernah meninggalkan kalimat “demi kepentingan rakyat”. Mereka tidak bosan-bosannya selalu mencatut legitimasi (walau palsu) rakyat atas apa yang dikerjakannya, kendati yang dibahasnya tidak berkaitan dengan rakyat.
Sudah sering terdengar bahwa pengambil kebijakan selalu berkilah kalau semua kebutuhan umum tidak dapat dipenuhi dikarenakan kurangnya sumber daya. Namun pada saat yang sama, mereka selalu mengusulkan kenaikan pendapatan sebagai pejabat negara setiap tahunnya. Bahkan hampir keseluruhan apa yang dilakukan dan dikatakannya selalu diberi “reward” uang yang dibebankan kepada rakyat. Mulai dari gaji pokok, uang paket, telepon, listrik, tunjangan, dinas, representasi, dan lain-lainnya, selalu ditingkatkan, tetapi anggaran proyek-proyek publik tidak pernah mengalami kenaikan.
Sebagai konsekuensi logisnya, praktek parochial mengalahkan praktek altruisme yang menghendaki prioritas kepentingan publik. Kendati tidak sedikit elit parpol yang diserahi jabatan publik di lembaga eksekutif maupun legislatif, ternyata tidak memberikan banyak manfaat bagi kehidupan rakyat, kecuali bagi ego, kelompok dan golongannya sendiri.
Sehingga secara natural muncullah ungkapan sinis dalam masyarakat tentang “jurus” mujarab bagaimana menjadi orang kaya dengan cepat tanpa hambatan layaknya berkendara di jalan tol. Kalau dulu, mekanisme menjadi cepat kaya adalah masuk dan menjadi tentara atau polisi, kini berubah dengan masuk partai politik dan menjadi anggota DPR/D”! Adagium ini secara eksplisit mengatakan bahwa politik praktis memang menjanjikan fasilitas yang melegalkan berbagai usaha untuk memperkaya diri.