Impotensi
politik di Indonesia secara mudah bisa dilihat dari kasus kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 01 Oktober
2005. Kasus yang serupa juga bisa dilihat dari nasib usulan
angket impor beras yang baru saja disandiwarakan oleh DPR. Dalam dua kasus tersebut, sebelum dilaksanakannya sidang paripurna, berbagai parpol maupun fraksi berlomba "obral" statement untuk menolak.
Namun akhirnya mereka begitu mudah dalam merubah sikap diri dan fraksinya dengan perbedaan tajam, yang dibungkus dalam term memahami kebijakan, demi kepentingan rakyat, stabilitas nasional, serta berbagai argumentasi palluatif lainnya.
Tidak berbeda dengan masa sebelumnya, dalam polemik impor beras inipun juga terjadi perilaku "plin-plan" dari sebagian besar anggota Dewan, bahkan fraksi. Para pengusul angket yang sebelumnya sudah terlihat bersatu-padu akhirnya bercerai-berai, setelah dilobi oleh pemerintah selama satu pekan. Guna menghindari kehilangan muka di hadapan rakyat, wacana angket akhirnya diganti dengan interpelasi, bahkan ada juga yang sikapnya berbalik seratus delapan puluh derajat. Dari yang awalnya seakan-akan paling lantang menantang, berubah menjadi lembek dan tunduk.
Melihat sejarah perjalanan lembaga negara pasca-reformasi tersebut, harus diakui bahwa mereka hampir tidak mengalami perubahan yang signifikant dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Justru dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, pemegang kekuasaan semakin pintar dan canggih untuk berkilah, bersikap defensif, serta mengalihkan pokok persoalan.
Kewenangan yang dimandatkan kepadanya jarang dimaknai sebagai “tanggung jawab”, kecuali media manipulasi dalam memenangkan kepentingan diri, kelompok, maupun golongannya. Sedangkan model kepemimpinan yang menunjukkan kesungguhan memikul tanggung jawab dalam praktek altruisme, belum teruji secara materiil di hadapan rakyat.
Sebaliknya, tidak sedikit tindakan mereka yang menyakiti hati dan membunuh rasa keadilan rakyat yang selama ini sudah terpinggirkan secara ekonomi maupun
politik. Kendati penghuni lembaga legislatif dan eksekutif secara de jure sudah disumpah sebagai pejabat publik, tetapi secara de facto sumpah-sumpah tersebut jarang yang direalisasikan. Walau bermiliar-miliar uang rakyat digunakan untuk membiayai keperluan mereka, tetapi timbal balik yang seharusnya didapatkan oleh rakyat adalah bullshit.