Cita-cita besar Mohammad Hatta yang menginginkan terwujudnya keseimbangan demokrasi dengan sikap tanggung jawab dari pelakunya,
tampaknya hanya sekedar imajinasi yang akan sulit ditemukan dalam fakta kekinian. Para pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat melalui mekanisme yang sah, ternyata tidak segan-segan untuk berkonfrontasi dengan kehendak rakyat.
Tugas utama mereka yang sebenarnya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat, justru dipraktikkan dalam
kebijakan publik yang tidak memihak. Lolosnya impor beras dari hadangan angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin menambah kesan adanya kesenjangan logika antara “pembesar” dan rakyat kecil di negeri ini.
Berdasarkan pada kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa
politik altruisme memang kurang mendapatkan tempat di negeri ini. Amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mewajibkannya untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat justru disalahgunakan untuk melenggangkan perilaku parochial.
Sehingga tidak mengherankan jika kebijakan publik yang diambil oleh lembaga kenegaraan justru tercerabut dan terpisah dari kondisi riil rakyat. Berbagai perilaku yang berkaitan dengan perpolitikan nasional seakan sudah terlepas dari rel-rel etika, moralitas, serta nilai, dengan tegaknya supremasi pragmatisme yang mewarnai dinamikanya.
Jika melihat berbagai langkah yang dilakukan oleh para pemimpin hasil pemilihan umum (pemilu) 2004 lalu, dapat dikatakan bahwa tidak sedikit kebijakan publik yang justru "merugikan" publik. Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dua kali selama satu tahun, perluasan wajib pajak, penggunaan tanah untuk kepentingan umum, serta impor beras, secara langsung membuat kalangan grass root semakin terjepit hidupnya. Belum lagi rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Tarif Dasar Telphon (TDT), semakin menambah beban masyarakat yang sudah hampir "sekarat" menghadapi lonjakan berbagai kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari.
Pada saat yang sama, institusi DPR yang sebelumnya diharapkan mampu berfungsi sebagai corong suara rakyat, ternyata tidak jauh berbeda dengan parlemen semasa Orde Baru, sama-sama tidak "berdaya" di hadapan eksekutif. Pembelaan mereka terhadap rakyat hanyalah dalam tataran retorik belaka, dengan mengumbar janji di media untuk memperjuangkannya, serta akan menolak langkah pemerintah yang tidak populis.
Namun fakta menyatakan bahwa saat eksekutif sudah mulai bergerilya mendekati Menteri yang berasal dari parpol, ketua parpol, pimpinan DPR, maupun pimpinan fraksi, yang tentunya tidak "gratis", lagi-lagi DPR memperlihatkan "impotensi-nya".