Di tengah perilaku “gila-gilaan” kader partai di eksekutif dan legislatif ini, seharusnya
parpol mengeluarkan sanksi tegas
andaikan pemberantasan
korupsi merupakan agenda yang diseriusi. Pembersihan
parpol dari kader yang terlibat korupsi seharusnya dijadikan sebagai kerja prioritas demi menumbuhkan kepercayaan rakyat. Ironisnya, sanksi recall dan pemecatan justru menjadi marak seiring dengan berbagai perebutan jabatan di ranah lokal. Sanksi tersebut diberikan kepada kader lebih banyak dikarenakan “ketidaktaatannya” dalam memilih kandidat yang diajukan oleh parpol induknya!
Minimnya komitment parpol untuk membumihanguskan kadernya yang terlibat dalam korupsi ini tentu menjadi preseden buruk bagi terciptanya sistem kenegaraan yang bersih. Apapun alasannya, tentu sebuah tindakan yang menyakiti “keadilan” rakyat jika parpol “melindungi” aktor tindakan yang diklasifikasikan Hidayat Nur Wahid sebagai teror. Seharusnya partai melakukan berbagai upaya yang konstruktif bagi pemberantasan tindakan unhumanis tersebut dengan meninggalkan kekuatan “intervensinya” terhadap proses hukum yang berjalan.
Perlu diingatkan, bahwa parpol yang tidak seirama dengan keinginan rakyat akan berdampak terhadap eksistensinya. Selain memperburuk citra partai yang sudah demikian buruk, yang pasti dalam pemilu legislatif mendatang juga akan mendapatkan “pembalasan” yang setimpal. Pengalaman PDIP antara pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan 2004 seharusnya dijadikan pelajaran bagi partai yang tetap berkeinginan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.
Dalam pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, partai berlambang “moncong putih” ini terlihat dominan dengan prosentase suara yang melebihi tiga puluh tiga persen, hingga mengantarkannya sebagai pemenang pertama pemilu. Akan tetapi dengan banyaknya oknum yang “kurang” aspiratif terhadap rakyat selama 5 tahun kemudian, maka pemilu 2004 terlihat sebagai ajang pembalasan rakyat. Perolehan suaranya turun secara drastis tanpa melampaui 19 persen, hingga hanya mengantarkannya sebagai runner up.
Di tengah merosotnya publik kepada parpol, seharusnya elit organisasi tersebut melakukan tindakan progressif untuk mengambil hati rakyat. Amanat penderitaan grass root seharusnya benar-benar dijadikan sebagai landasan dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Bukan waktunya lagi, jika “kebodohan” dan “kemiskinan” rakyat dimanipulasi dan dimobilisasi untuk kepentingan elit!.