Pemilu 1999 telah memberikan pelajaran yang berharga bagi kalangan intelektual yang masuk dalam lingkar kekuasaan. Pada awalnya
mereka berharap dengan masuknya dia ke partai politik akan mampu membawa perubahan paradigma berbangsa ke arah yang lebih baik. Namun pada fase selanjutnya, ketika mereka telah duduk di kekuasaan, apa yang dulu mereka katakan sebagai perubahan tidak pernah muncul. Bahkan hanya sekedar mewarnai hikuk-pikuknya dialektika perpolitikanpun, mereka seakan tidak mampu. Sehingga secara berlahan, banyak di antara mereka balik kandang lagi ke kampus untuk menekuni dunia pendidikan.
Walaupun banyak pelajaran dari kegagalan yang pernah dilakukan oleh pendahulunya tersebut, namun menjelang pemilu tahun inipun masih banyak intelektual yang tetap terjun langsung di partai politik. Banyak di antara mereka yang bergabung dengan berbagai
parpol yang ada, serta atau bahkan mendirikan sendiri. Dengan dasar anggapan bahwa dirinya bisa menghadirkan sebagai solusi atas kekurangan yang ada pada sebelumnya, mereka beramai-ramai mendirikan partai politik baru. Sebagai contoh kecil adalah Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), merupakan partai-partai baru yang dikomandani oleh mantan akademis.
Isu yang seringkali dimunculkan oleh elit-elit partai ini adalah usaha untuk membangun perpolitikan yang sehat dan modern. Namun dalam realitasnya, usaha mereka tetap saja tidak bisa maksimal dengan adanya ketergantungan pada permainan kekuasaan rezim sebelumnya. Sebab dalam berbagai perangkat peraturan pemilu yang diberlakukan, memang tidak terlepas dari "aturan main" yang digarap secara "mantap" oleh partai besar yang berkuasa sebelumnya. Jika mereka tetap ingin terjun dalam permainan politik, mau tidak mau harus mengikuti permainan yang telah disusun secara rapi oleh partai lama. Sedangkan pada sisi lain, kekuatan oposisi yang mengimbangi kekuatan struktural ini belum tergarap secara maksimal.
Bahkan yang lebih tragis lagi adalah kenyataan bahwa berbagai parpol yang dipelopori oleh kaum intelektual ini yang juga mengadopsi trik yang dilakukan oleh parpol tradisional, yang dahulu mereka tentang secara sporadis, sebelum terjun langsung ke dalam dunia tersebut. Dalam statemennya seringkali mereka mengkampanyekan partainya sebagai partai modernis, namun ketergantungan terhadap figur tetap mengakar dalam kesadaran mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa PAN tergantung pada figur Amien Rais, PDK pada Ryaas Rasyid dan Andi Malarangeng, dan PIB bergantung pada figur Syahrir. Implikasi yang muncul adalah penawaran program kepada rakyat, yang seharusnya dimainkan oleh partai modern tidak pernah dilaksanakan.
Sehingga anggapan bahwa terjunnya mereka ke dunia politik hanya sekedar untuk mencari kekuasaan tidaklah berlebihan. Sedangkan
idealisme yang seringkali diteriakkan terbenam dalam berbagai ragam pragmatisme. Politisi yang "jujur" tersebut tidak lain hanya akan menjadi tambahan gizi bagi partai tanpa mampu membawa perubahan yang signifikant. Apa yang mereka inginkan tentang politik yang bersih, perbaikan dari dalam, serta berbagai agenda perubahan lainnya, dalam praktek politik tidak akan begitu mudah untuk dibalikkan, sebagaimana dalam tumpukan teori yang pernah dipelajarinya. Sebab dalam praktek politik, yang terjadi adalah perebutan kekuasaan daripada sebuah perjuangan nurani ataupun ideologi.