.
Pemerintah Tak serius stop kirim TKI ke Malaysia
JAKARTA - Organisasi Migrant Care menilai pemerintah tidak serius melaksanakan moratorium pengiriman tenaga kerja
ke Malaysia. Hingga kini, belum ada peningkatan pengawasan di bandar udara maupun pelabuhan yang menjadi pintu masuk menuju negeri jiran itu.
"Ini tidak serius. Belum ada koordinasi antara Depnaker dengan Disnaker di daerah untuk mengintensifkan pengawasan di bandara atau pelabuhan," kata Direktur Migrant Care, Anis Hidayah saat dihubungi okezone melalui telepon di Jakarta, Senin (29/6/2009).
Menurut Anis penghentian sementara pengiriman tenaga kerja hingga 15 Juli mendatang tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan peningkatan pengawasan. Karena, tenaga kerja masih bisa pergi melalui penyalur resmi atau illegal.
Ditanya tentang pernyataan Menteri Tenga Kerja Malaysia, S Subramaniam, tentang rencana Malaysia untuk merekrut tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya, Anis mengatakan hal itu tidak akan mudah dilakukan. "Proporsi tenaga kerja kita di sana mencapai 85 persen. Jadi ketergantungan mereka sangat besar," katanya.
Lebih lanajut Anis mengatakan, penyelesaian kasus-kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri seharusnya diselesaikan secara komprehensif dan tidak semata-mata menggunakan instrument diplomatik.
"Pembenahan di dalam negeri sangat perlu terutama revisi undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI," ujarnya.
Undang-undang itu dianggap belum menempatkan tenaga kerja sebagai manusia yang harus dilindungi dengan mekanisme yang jelas. Ia lebih banyak mengatur tentang kewenangan PJTKI untuk mengirim komoditas bernama tenaga kerja.
"Tidak jelas siapa yang bertanggungjawab sehingga kalau ada kasus penyiksaan lembaga terkait saling lempar tanggungjawab. Mereka hanya berebut wewenang untuk mengirim karena dapat duit," katanya.
Diterbitkan di:
Juni 29, 2009
Ringkasan lain oleh mdolfian
More