JAKARTA - Desakan dan tekanan yang diberikan
Pemerintah Indonesia soal blok Ambalat berbuah hasil.
Pemerintah
Malaysia akhirnya meminta maaf atas pelanggaran yang dilakukan angkatan
perangnya.
Ini diungkapkan anggota DPR Komisi I, Yusron Ihza
saat jumpa pers di terminal II Bandara Soekarno Hatta, seusai melakukan
pertemuan dengan pejabat Malaysia, Tangerang, Kamis (11/6/2009).
"Kami
menyampaikan bahwa Ambalat adalah milik Indonesia. Sehingga kami minta
jangan terjadi tumpang tindih, dan mereka berjanji akan menarik kapal
patroli sehingga tidak terjadi koflik fisik," kata Yusron.
Dalam
pertemuan tersebut hadir pula empat pejabat Malaysia di antaranya Wakil
Ketua DPR Malaysia Dato' Wan Junaidi, Mentri Pertahanan Malaysia Dato'
Sri Ahmad Zahid Bin Hamidi, Wakil Menlu Malaysia Kohilan Pillay, dan
Panglima Perang Diraja Laksamana Sri Dato Sri Abdul Aziz Jaafar.
Melihat
kemajuan tersebut, lanjut Yusron, pihaknya meminta agar semua pihak
bisa menahan diri dan cooling down untuk masalah Ambalat. "Mari kita
cooling down dulu," tuturnya.
Yusron menyakini, klaim Ambalat
milik Indonesia telah diakui internasional. Salah satunya pernjanian
konvensi PBB. Sedangkan Malaysia hanya memiliki peta tahun 1979.
"Secara
hukum kita didukung banyak negara lewat perjanjian tersebut. Sedangkan Malaysia hanya memilik peta saja," tegasnya.
Jika Malaysia melakukan pelanggaran lagi di Ambalat, Pemerintah akan menjatuhkan hukuman kepada tentara yang melakukannya lagi.
"Oleh
sebab itu, masalah Ambalat harus dilakukan dan ditindaklanjuti
pemerintah Indonesia, seperti menentukan garis batas, itu sangat
penting agar tidak terjadi klaim-klaim kembali," kata politisi PDIP
Andreas Pareira yang ikut dalam rombongan tersebut.