Struktur Politik ( VIII )
a.Untuk tingkat pelayanan, terdiri atas sekretaris umum pertahanan dan keamanan (Stumhankam),
Korps Markas Pertahanan dan keamanan (Kormahankam), dan Satuan Komunikasi Komando (Satkom).
b.Untuk tingkatan angkatan terdiri atas Markas-Markas besar : TNI-AD lingkungan (Mabes TNI-AD), TNI-AL (Mabes TNI-AL), TNI-AU (Mabes TNI-AU), dan Kepolisian Republik Indonesia (Manes Polri).
c.Untuk tingkatan pelaksaan pusat yang meliputi 16 bidang : (1) Badan Pembinaan Kekaryaan ABRI/ BABINKAR-ABRI, (2) Badan Pembinaan Hukum ABRI/BABINKUM-ABRI, (3) Sekolah Staff dan Komando ABRI/SESKO ABRI, (4) Lembaga Pertahanan Nasional/Lemhannas, (5) Lembaga Pembinaaan Mental ABRI/Lembintal-ABRI, (6) Akademi ABRI/AKABRI, (7) Pusat Sejarah ABRI/ Pusjarah-ABRI, (8) Psat Intelegen dan Strategi Hankam/Pusintelstrat Hankam, (9) Pusat penelitian dan pengembangan Hankam/Puslitbang-Hankam, (10) Pusat Penerangan Hankam.
Kemudian, dalam garis komando, di antara tiga Komando Utama Operasional yang ada, Komando Wilayah Pertahananlah yang mempunyai hubungan dengan kehidupan politik. Angkatan Bersenjata yang dalam fase pertama epilog G-30-S/PKI dapat di kategorikan sebagai golnga penekan, yakni golongan yang karena penguasaannya atas rupa-rupa hal, mempunyai kemampuan untuk memaksakan tuntutannya kepada penguasa, setelah tahun 1967 secara formal dapat mengmbil aih kepemimpinan nasional dari tokoh politik yang luntur wibawanya, menurut landasan dan cita politiknya. Mulai saat itu ABRI berhenti menjadi golongan penekan.
Untuk membina kekuatan politik yang dapat mempertahankan kepemimpinan nasional yang baru dengan segala gaya politiknya, dapatlah dimengerti apabila ABRI dalam keikutsertaanya menata pembaharuan kehidupan politik Indonesia-sebagai stabilisator dan dinamisator – menumbuhkan suatu kekuatan politik yang baru dalam Peta Politik Indonesia, yaitu : Golongan Karya.