Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

www.analisadaily.com

oleh: ucokpengembara    
ª
 

Saya prihatin membaca opini Kermel Simatupang, “Kebun Teh Sidamanik Mau Kebun Sawit?” (Analisa, 31/01/2012). Di dalam opini tersebut mengulas rencana perubahan lahan kebun teh menjadi kebun sawit, yang belakangan ini sering terjadi di beberapa wilayah di nusantara ini, demi orientasi bisnis yang prospektif secara ekonomis. Seperti ulasan dalam opini tersebut, namun dalam pandangan keutuhan menjaga kelestarian budaya yang diulas saya kurang sepakat. Prihatin karena, dalam pandangan saya, persoalan utamanya adalah bisnis yang telah berlangsung lama dalam pengembangan lahan kebun teh akan terancam dengan hadirnya kebun sawit.

Di lain sisi itu, ada fakta menarik perihal kebun sawit, bahwa sawit Indonesia ditolak oleh Amerika. Faktor utama penolakan itu karena reduksi emisi GHG hanya 17% dari standarnya yang seharusnya mencapai 20%, menurut statement USEPA (United States Environmental Protection Agency). Penolakan tersebut berlaku sejak 28 Januari 2012, Sabtu kemarin.

Dinamika sawit di Indonesia telah lama berlangsung, sejak dimulainya bibit perkebunan sawit pertama oleh orang Belanda pada tahun 1848 yang ditanam di daerah Bogor, hingga kini Indonesia menjadi bagian kontributor yang besar bagi kebutuhan minyak sawit dunia, dengan dibuntuti oleh pesaing kuat Indonesia, yakni Malaysia. Wajar bila kita menemui banyak sawit di nusantara ini yang dikuasai oleh penguasaha asal Malaysia. Data dari kementerian pertanian, Salim Group merupakan perusahaan yang memiliki luas lahan sawit terluas di Indonesia, yang sahamnya dikendalikan oleh pelaku bisnis asal Malaysia, mencapai 1.155.745 Ha dari total lahan 8,1 juta Ha lahan di Indonesia.

Kedua dinamika terbaru di atas merupakan bagian dari sekelumit dinamika dagang (bisnis) sawit di dunia, pun dengan isu-isu ‘black campaign’ yang dilakukan oleh LSM-LSM di Indonesia terhadap pengembangan bisnis sawit di nusantara ini. Dinamika itu tidak lain sering kali ‘bergesekan’ dengan Malaysia, sebuah negara yang telah dikenal dunia sebagai negeri produsen sawit. Padahal luas lahan Malaysia tidaklah seluas di Indonesia, tetapi mengapa Malaysia mampu mengembangkan bisnis sawit secara nasional? Itu tidak lain karena peran pemerintahnya yang mendukung pengembangan bisnis sawit, tidak seperti di Indonesia yang tidak jeli melihat prospek bisnis pertanian skala global. Selain itu, wacana gas emisi maupun keramahan-lingkungan juga menyertai dinamika.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa berbagai kebutuhan hidup saat ini mengandung bahan yang diolah dari minyak kelapa sawit. Di antaranya: minyak goreng, facial atau kosmetik, sabun, margarin, makanan/snack, dan obat-obatan. 30% lebih dalam pangsa pasar minyak nabati dunia merupakan pangsa pasar CPO (Crude Palm Oil). Kebutuhan hidup yang berskala global itu pun menuai kebutuhan bahan utamanya, yakni kelapa sawit. Produksi kelapa sawit dibutuhkan atas kebutuhan-kebutuhan tadi agar terus terpenuhi.

Sampai saat ini, industri pertanian di bidang kelapa sawit menjadi favorit pelaku industri global, meski sektor itu selalu mendapatkan gertakan dari LSM-LSM. Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan yang bermain di bidang kelapa sawit, seperti Salim Goup, Sinar Mas, Wilmar International Group, Bakrie Plantation Group, dan sebagainya.

Kebutuhan membuat pelaku bisnis sawit terus mengembangkan usahanya dengan membuka lahan-lahan baru, dengan dalih dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan berbahan sawit tinggi maka tinggi pula tingkat poduksinya, tingginya permintaan maka mengakibatkan tinggi pula produksi.

Seharusnya, yang perlu diperhatikan pemerintah dari dinamika ini, adalah pengendalian dan pengembangan lahan sawit. Pengendalian dilakukan secara regulatif, bagaimana produksi-distribusi-permintaan nasional terus dipantau. Undang-undang pun diberlakukan secara aktif, tanpa manipulatif, dan tidak semena-mena diberlakukan demi keuntungan pihak-pihak tertentu saja. Sedangkan pengembangan, sebaiknya pemerintah memfasilitasi peneliti-peneliti (riset) sawit dari multi bidang agar pengembangan sawit tidak berdampak buruk bagi keseimbangan alam, dan jangan sampai peniliti sawit di Indonesia justru dikuasai oleh peneliti asing yang mungkin saja dapat bertujuan pada kepentingan-kepentingan tertentu atau kepentingan bisnis terselubung.

Jadi, hal terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu mengupayakan bisnis sawit tetap berjalan dengan kendali otoritas ada di tangan pemerintah dan upaya itu sejalan dengan upaya keberlangsungan kondisi alam di nusantara ini. Jangan sampai bisnis sawit nasional pun ‘diacak-acak’ atas kepentingan pihak-pihak tertentu dalam mengembangkan bisnisnya di nusantara ini.

oleh Fredy Wansyah
dimuat di Harian Analisa Medan

Diterbitkan di: 15 Februari, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.