Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Umum>Bidang-Bidang Hukum Di Indonesia

Bidang-Bidang Hukum Di Indonesia

oleh: Stargoldman    
ª
 
BIDANG-BIDANG HUKUM DI INDONESIA

Secara dasar Indonesia diperkenalkan dengan beberapa hukum melalui ketentuan Pasal 102 UUDS 1950. Beberapa bidang kajian yang dicantumkan dalam pasal tersebut adalah:
1. Hukum Pidana Sipil
2. Hukum Pidana Militer
3. Hukum Acara Pidana
4. Hukum Acara Perdata
5. Hukum Perdata
6. Hukum Dagang
7. Hukum Tata Usaha
Dalam tata hukum Hindia Belanda, terdapat beberapa bidang hukum umum, yaitu:
1. Hukum Tata Negara atau staatsrecht atau constitutional law adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tatanan kenegaraan yang meliputi organisasi negara secara keseluruhan termasuk unsur aparat pendukungnya.
2. Hukum Tata Usaha atau administratiefrecht atau administrative law adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dan melaksanakan tugasnya.
3. Hukum Perdata atau privaatrecht atau burgerlijkrecht atau civil law adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban (tingkah laku) orang baik secara bersendirian maupun dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat.
4. Hukum Pidana atau strafrecht atau criminal law adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang membatasi tindakan-tindakan manusia di dalam masyarakat dengan ancaman pidana bagi yang tidak mentaati aturan hukum yang sudah ada.
5. Hukum Dagang atau hendelsrecht atau commercial law adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum termasuk hak dan kewajiban yang timbul terutama di dalam bidang perniagaan.
6. Hukum Acara atau procesrecht adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan aturan hukum materiil. Hukum acara ini dibagi menjadi hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Adapun tambahan baru yang diterapkan adalah hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Bentuk Peraturan Hukum
Berdasarkan ruang lingkup berlakunya, hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:
1. Hukum umum (ius generale), yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya. Misalnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, dan lainnya.
2. Hukum khusus (ius speciale), yaitu aturan hukum yang berlaku hanya untuk hal khusus dan tertentu saja. Misalnya Hukum Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Acara PTUN, dan Hukum Agama. Hukum khusus ini bersinggungan dengan bermacam hal, jadi bisa banyak sifat "kekhususannya" tersebut. Meliputi kekhususan terkait dengan tempat, segi kehidupan tertentu di dalam masyarakat, golongan tertentu, maupun dalam permasalahan hubungan hukum tertentu.
Sedangkan berdasarkan daya kerjanya, hukum dibedakan menjadi:
1. Hukum pemaksa, yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian para pihak atau ketentuan penyimpang lainnya di luar yang dalam hukum tersebut. Misalnya Ketentuan Pidana, syarat sahnya perkawinan, dan sebagainya.
2. Hukum Pelengkap, sifatnya seperti assessor atau dapat disimpangi dengan adanya perjanjian oleh para pihak. Macamnya seperti hukum perjanjian penyerahan barang dan hukum pemisahan harta kekayaan.
Adapun berdasarkan fungsi, hukum dibedakan menjadi:
1. Hukum materiil atau substantive law, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang atau negara atau antar lembaga negara yang berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Misalnya Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, dan lainnya.
2. Hukum Formil atau adjective law, yaitu hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. Hukum formil ini dilaksanakan dengan suatu mekanisme beracara tertentu, sehingga pembedaannya meliputi Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana Militer, dan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara.
Hukum berdasarkan isi yang diatur dibedakan menjadi:
1. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum. Atau juga bisa dikatakan sebagai hukum yang mengatur antara penguasa dengan pihak yang dikuasai.
2. Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya.

Diterbitkan di: 16 Nopember, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.