Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Umum>Uu No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air

Uu No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air

oleh: berkah_ramadhan    
ª
 
Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia Allah SWT untuk dimanfaatkan, juga seharusnya dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Maka pengelolaan dan penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber air seharusnya juga diusahakan bersama.

Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsungan manusia dan kesadaran bahwa selamanya air akan menjadi barang publik karena harus dikuasai bersama tidaklah salah bila para pendiri Negara ini dalam menyusun Undang-Undang Dasar menetapkan dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 33 UUD 45 yang berisi: Ayat (2) : "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"; Ayat (3) : "Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."; Ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sejarah pengaturan kebijakan air di Indonesia selama masa penjajahan Belanda ditetapkan dalam Algemeen Waterreglament (AMR) di tahun 1936 tentang peraturan perairan umum. Pada masa itu pemerintah Belanda tidak membebani masyarakat pengguna air untuk membayar iuran namun hanya ditekankan pada masalah pemeliharaan bersama. Walaupun pelaksanaan peraturan tersebut lebih diuntukkan untuk kepentingan penjajah, namun pada masa itu air belum menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Pada masa orde lama keluarlah Undang-undang Pokok Agraria (yang selanjutnya populer dengan sebutan UUPA) di tahun 1960. Pengaturan air dalam UUPA dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 2 dan 3. Ayat 2 : " Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah RI, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional." Ayat 3 : " Hubungan antar bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 adalah hubungan yang bersifat abadi".

Pada era pemerintahan Sokearno tersebut pemerintah tetap mengakui keberadaan swasta yang dikelola oleh putra bangsa atau swasta nasional dan dilarang keras untuk melakukan monopoli. UUPA sendiri secara konsepsi mampu memberikan pencerahan kepada kehidupan petani karena menjanjikan penataan sumber-sumber agraria umumnya dan pengelolaan air secara khusus untuk memenuhi kebutuhan di bidang pertanian. Beberapa kenyataan diatas mengindikasikan bahwa pemanfaatan air masih seputar untuk mendukung kebijakan pertanian.

Di bawah rezim orde baru konsep "pembangunan" menjadi agenda penting kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto. Konsep bahwa politik adalah panglima di masa orde lama digantikan menjadi ekonomi adalah panglima. Keberhasilan pembangunan di kaitkan dengan kenaikkan GNP (Gross National Product). Di Indonesia ideologi dan teori pembangunan tersebut dilaksanakan dengan kontrol yang ketat oleh pemerintah. Kontrol ketat tersebut dimaksudkan supaya pembangunan yang bertumpu pada bantuan hutang luar negeri dan investasi dari perusahaan transnasional lainnya dapat berjalan mulus. Karena persyaratan agar modal dan investasi asing bisa masuk ke Indonesia adalah dengan terjaminya stabilitas politik dan keamanan disamping tersedianya tenaga buruh murah dan lemahnya UU lingkungan hidup. Hal tersebut mendorong aktifnya peran swasta dalam setiap sektor-sektor pembangunan di Indonesia.

Masuknya hutang luar negeri di sektor air dimulai pada periode 1970-an saat Soeharto mencanangkan program revolusi hijau atau swasembada pangan. Kebijakan tersebut memang berhasil membawa Indonesia kepada keberhasilan swasembada beras di tahun 1984, tetapi keberhasilan tersebut harus dibayar mahal dengan "keharusan" masuknya bisnis swasta ke sektor air karena program swasembada pangan tersebut dibiayai oleh hutang luar negeri. Hal itu juga yang mendorong pemerintah mengeluarkan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Penguasaan negara pemerintah untuk mengelola sendiri persoalan pengelolaan sumberdaya air ternyata menimbulkan persoalan tersendiri, karena terbukti bahwa Negara tidak mempunyai sumberdaya yang memadai untuk pengelolaan tersebut. Maka pemerintah-pun beralih ke paham selanjutnya yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya air tersebut. Mulai awal tahun 1980-an tampak upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air, khususnya dalam sektor sub-irigasi dan penyediaan air bersih.

Setelah itu pada dekade 1990-an, upaya menarik minat dan menggandeng swasta dalam sektor pengairan tampak semakin gencar dilakukan. Upaya penarikan pihak swasta terhadap pengelolaan SDA tidaklah terlepas dari kebijakan pemerintahan orde baru waktu itu yang dikendalikan oleh kekuatan modal asing. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Negara semasa orde baru tidak lain bertujuan untuk memuluskan program pembangunan yang bertumpu pada bantuan dan hutang luar negeri serta investasi dari perusahaan transnasional lainnya. Kebijakan pemerintah orde baru menyeret ketergantungan Negara kepada bantuan asing yang selalu meningkat dalam setiap repelita.

Masa reformasi ternyata belum bisa merubah substansi kebijakan di sektor air, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dengan jeratan hutang yang menimpa bangsa Indonesia akibat politik "pembangunan" di masa lalu. Hal tersebut tercermin dari kelahiran UU No. 7 tahun 2004 yang diindikasikan banyak pasalnya yang melanggengkan usaha privatisasi dan komersialisasi sumberdaya air.

Diterbitkan di: 08 September, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah uu no 11 thn 2004 menguntungkan rakyat atau menguntungkan orang kapital?????? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.