Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Umum>Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma

oleh: satriaapenaa     Pengarang : muhalishob
ª
 
Masalah persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara
Cuma-Cuma di ataur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang merupakan
perintah Pasal 22 Undang-Undang (UU) Advokat Nomo18 Tahun 2003 yang
intinya mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cumacuma
kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 menegaskan bahwa
Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada
Pencari Keadilan. Yang menarik bantuan hukum tidak saja di dalam pengadilan
tetapi juga di luar pengadilan. kemudian Pasal 3 bahwa Bantuan Hukum Secara
Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tindakan hukum
untuk kepentingan Pencari Keadilan di setiap tingkat proses peradilan (ayat 1)
dan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa
hukum di luar Pengadilan (ayat 2). Selain mengatur kewajiban advokat di dalam
memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 ini juga mengatur mekanisme bagaimana masyarakat
miskin dapat mengakses bantuan hukum melalui Advokat/Organisasi
Advokat/Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
untuk mendapatkan bantuan hukum, peraturan pemerintah mengatur
tentang persyaratan pemberian bantuan hukum seperti di bawah ini.
Syarat-syaratnya antara lain ialah :
a. Pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada Advokat atau
Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.
b. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
1) nama, alamat, dan pekerjaan pemohon, dan
2) uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan
hukum.
c. Melampiran surat keterangan tidak mampu dari Lurah/desa dan Kecamatan
tempat pemohon tinggal
Pencari keadilan yang tidak bila menulis atau tidak pandai menyusun
redaksi permohonan, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh Advokat
atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis
yangditandatangani oleh pemohon dan Advokat atau petugas pada Organisasi
Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.
Permohonan yang diajukan langsung kepada Advokat harus ada
tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.
Pengertian Lembaga Bantuan Hukum dalam Pasal 1 angka 6 dijelaskan
bahwa yang dimaksud Lembaga Bantuan Hukum itu adalah lembaga yang
memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima
pembayaran honorarium
Diterbitkan di: 06 Mei, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    teman yang baik yang di kasihi Tuhan, saya mau bertanya, "jika saya di PHK tanpa alasan", artinya sepihak bagaimana caranya ya saya bisa menuntut jalur hukum Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.