Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Umum>Contoh Makalah Hukum : Peradilan Agama

Contoh Makalah Hukum : Peradilan Agama

oleh: Dean_Winchester     Pengarang : Indrayanto
ª
 
Pengertian

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 (pasal 1 butir 1 dan 2).

Dalam operasionalnya kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding, yang mana kedua pengadilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Secara administratif, peradilan agama berada di bawah Departemen Agama.

2. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

a. Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau Ibukota kabupaten dan mempunyai daerah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tersebut. Sedangkan pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan.

b. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama di fokuskan pada bidang :

a. Perkawinan;

b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c. Wakaf dan sedekah.

Untuk kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dapat kita lihat di dalam pasal 6 butir 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 disana menyebutkan bahwa “Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding”. Sedangkan mengenai tugas dan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama yaitu, mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding dan selain itu juga Pengadilan Tinggi Agama mempuyai kewenangan untuk mengadili sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya baik pada tingkat pertama dan terakhir. 

Selain itu juga Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta”. Semua kewenangan Pengadilan Tinggi tersebut dapat kita lihat didalam pasal 51 dan 52 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989.

c. Susunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

Susunan Pengadilan Agama yang terdapat dalam pasal 9 undang-undang nomor 7 tahun 1989 adalah tidak berbeda dengan susunan pengadilan negeri, yaitu terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita sedangkan susunan Pengadilan Tinggi Agama adalah pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

1. Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Sesuai dengan undang-undang untuk menjadi pimpinan Pengadilan Agama diharuskan mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim Pengadilan Agama.

Sama seperti halnya pimpinan Pengadilan Agama, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama juga terdiri dari seorang Ketua dan seorang wakil ketua. Sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya, maka untuk menduduki jabatan ketua haruslah memenuhi persyaratan yang pastinya lebih berat dari pada untuk wakil ketua.

Untuk menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama seseoang harus mempunyai pengalaman setidaknya 10 tahun sebagai hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama.

2. Hakim Anggota

Pada umumnya ketentuan yang menyangkut persyaratan untuk menjadi hakim dan lain sebagainya antara Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama adalah sama. Perbedannya misalnya syarat-syarat untuk menjadi hakim agama haruslah beragama Islam sedangkan hakim Pengadilan Negeri tidak harus beragama Islam. Demikian juga dengan syarat pendidikan yaitu Sarjana Syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Sedangkan untuk persyaratan yang lain sama seperti yang terdapat didalam pasal 14 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2004.

Sedangkan persyaratan untuk menjadi hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama dengan Pengadilan Tinggi adalah sama, kecuali untuk pendidikan yang diisyaratkan sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Persyaratan yang dimaksud dapat kita lihat didalam pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2004. sedangkan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak berbeda dengan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum.

3. Panitera

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pada dasarnya mempuyai susunan kepaniteraan yang sama, bedanya adalah apabila di Pengadilan Agama seorang panitera harus beragama Islam dan berlatar belakang pendidikan Islam atau menguasai hukum Islam, sedangkan di Pengadilan Negeri seorang Panitera tidak harus beragama Islam. 

Untuk Pengadilan Tinggi Agama persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi panitera adalah orang tersebut memiliki ijazah sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, sedangkan persyaratan yang lainnya tidak berbeda dengan persyaratan untuk menjadi panitera Pengadilan Tinggi. 

4. Sekretaris

Sama halnya dengan Pengadilan Negeri, di Pengadilan Agama juga ada sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris dimana jabatan sekretaris dirangkap oleh panitera pengadilan. Dengan melihat pengaturan ini maka persyaratan untuk menjadi sekretaris adalah sama dengan persyaratan untuk menjadi panitera. 

5. Juru Sita

Untuk menjadi juru sita, diisyaratkan harus mempunyai pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai juru sita pengganti, selain itu orang tersebut haruslah Warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas. Sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Agama tidak memiliki juru sita disinilah letak perbedaan antara susunan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Diterbitkan di: 23 Agustus, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa perbedaan dan adakah persamaan antara peradilan umum dengan peradilan islam? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    aturan aturan penting ke dudukan peradilan agam di indonesia Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    tujuan mempelajari ini apa............????????????? dan manfaatnya apa untuk kita semua Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimana sistem peradilan agama dalam menyelesaikan perceraian ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    buat lah konsep peradilan agama ! Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    perbedaan peradilan islam dengan peradilan agama Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah ada catatan kaki Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    fungsi peradilan Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa hubungan antara pengadilan agama,peradilan agama,dan mahkamah agung?? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    refrensinya donk... Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.