Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Umum>Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Tujuan Sistem Peradilan Pidana

oleh: Dean_Winchester     Pengarang : Firmansyah
ª
 
Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Dalam suatu proses penegakan hukum termasuk juga tindak pidana korupsi, selain dibutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggeraknya, yaitu institusi-institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu sistem peradilan pidana (criminal justice system). Lebih lanjut Muladi menyatakan sistem peradilan pidana mempunyai dimensi ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (crime containment system). Di lain pihak juga berfungsi untuk pencegahan skunder (secondary prevention), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.
Berkaitan dengan sistem hukum, Fuller mengajukan suatu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakannya pada delapan asas yang dinamakannya principles of legality, yaitu :
1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjamin pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasinya.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Lebih lanjut Fuller menyatakan, bahwa kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu bukan hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan juga suatu yang tidak bisa disebut sistem hukum sama sekali. Sebagai sebuah sistem, maka sistem peradilan pidana bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu. Oleh karena itu sistem peradilan pidana memerlukan kombinasi yang serasi antar subsistem untuk mencapai satu tujuan.
Sistem peradilan pidana dilihat dari segi tujuan sistem itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu jaringan kerja yang ada dalam masyarakat atau negara yang dibentuk secara sadar dalam rangka untuk mengendalikan kejahatan, agar kejahatan yang ada dalam masyarakat masih berada dalam tingkat yang dapat diterima.
Menurut Yahya Harahap, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan : pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ; kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana ; dan ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Robert D. Pursley, membedakan tujuan sistem peradilan pidana atas tujuan utama dan tujuan penting lainnya, yaitu :
1. Tujuan utama, diantaranya untuk melindungi warga masyarakat dan untuk memelihara ketertiban masyarakat.
2. Tujuan penting lainnya adalah sebagai berikut :
a. mencegah kejahatan ;
b. menekan prilaku yang jahat dengan cara menahan para pelanggar dengan mana mencegah mereka untuk melakukan kejahatan sudah tidak mempan (tidak efektif) lagi ;
c. meninjau keabsahan dari tindakan atau langkah yang telah dilakukan di dalam mencegah dan menekan kejahatan ;
d. menempatkan secara sah apakah bersalah mereka yang ditahan, atau tidak ;
e. menempatkan secara pantas atau layak mereka yang secara sah telah dinyatakan bersalah ;
f. membina atau memperbaiki para pelanggar hukum.
Bertitik tolak dari pendapat tersebut di atas, dapatlah dikatakan tujuan dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang menentukan keberhasilan sistem tersebut. Masing-masing subsistem peradilan pidana harus memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan tersebut. Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan masing-masing subsistem harus mengarah kepada tujuan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenet J. Peak :
”Each system component police, court and correction have vary degree of responsibility and discretion dealing with crime. However, there is a failure of each system component to engage ini any coordinated planning effort, hence relations among and between these components are often characterized by friction, conflict, and deficient communication. Role conflicts also serve to ensure that planning and communication are stified”.

Artinya, masing-masing komponen sistem harus mempunyai kesamaan tingkat tanggung jawab dan pertimbangan dalam menangani suatu perkara kejahatan. Perlu adanya koordinasi dan perencanaan, karena dalam hubungan dengan subsistem lain sering terjadi adanya konflik oleh karena itu komunikasi saja tidak cukup. Pembagian kewenangan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar subsistem.
Meskipun masing-masing komponen subsistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam kerangka sistem peradilan pidana masing-masing subsistem mempunyai tujuan yang sama. Keterkaitan keberhasilan kerja masing-masing subsistem satu dengan yang lainnya akan berdampak pada hasil kerja subsistem yang lain dalam menegakan hukum dan keadilan. Kebutuhan akan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas memerlukan wewenang atau otoritas untuk menjalankannya. Dengan kewenangan yang ada diharapkan dapat digunakan untuk memerangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.
Jadi pada hakekatnya dibentuknya sistem peradilan pidana mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal sistem dan tujuan eksternal. Tujuan internal, agar terciptanya keterpaduan atau sinkronisasi antar subsistem-subsistem dalam tugas menegakkan hukum. Sedangkan tujuan eksternal untuk melindungi hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana sejak proses penyelidikan sampai proses pemidanaan. Dengan demikian, sebenarnya tujuan dari sistem peradilan pidana baru selesai apabila pelaku kejahatan telah kembali terintegrasi ke dalam masyarakat, hidup sebagai anggota masyarakat umumnya yang taat pada hukum.

Diterbitkan di: 20 Juli, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.