Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Sejarah kejaksaan RI

oleh: wongjeporo     Pengarang : Fitroh
ª
 

                                      SEJARAH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

            Istilah Kejaksaan secara resmi digunakan oleh Undang-Undang pemerintah jaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942 yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Namun jauh sebelum itu pada hakekatnya Kejaksaan telah ada dalam pengertian peranan yang dilaksanakan. Dalam kurun waktu sebelum berdirinya negara Republik Indonesia yakni pada jaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerjaan Majapahit, sudah terdapat beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa. Jabatan-jabatan tersebut berasal dari bahasa kuno, dari kata-kata yang sama dalam bahasa sangsekerta.
            Menurut W.F. Stutterheim, Dhyaksa adalah pejabat negara di jaman Majapahit, di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389). Dhyaksa diberi tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan dengan kapasitas kedudukannya seperti itu maka Mahapatih Gajah Mada. Dalam kedudukannya itu menurut Krom dan Van Vollenhoven, Gajah Mada adalah sebagai Adhyaksa. Dhyaksa adalah hakim pengadilan, sedangkan Adhyaksa Hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi Dhyaksa tadi. Kesimpulan tersebut sejalan dengan pendapat H.H. Juynboll yang mengatakan bahwa Adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter).Setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman. 
            Dengan demikian secara yuridis formal Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.Istilah Kejaksaan dipergunakan secara resmi oleh Undang-Undang Balatentara Pendudukan Jepang Nomor 1 Tahun 1942, yang kemudian diganti oleh Osuma Seirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 9 Tahun 1944. Peraturan tersebut tetap dipergunakan dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan surat Nomor : 5263/DPR-GR/1961 tanggal 30 Juni 1961 dan surat Nomor :5261/DPR-GR/1961 tanggal 30 Juni 1961 perihal pengesahan rancangan undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pkok Kejaksaan RI, selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. 
            Akhirnya pemerintah pada tanggal 30 Juni 1961 mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan menempatkan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia, yakni adanya perubahan Undang-Undang dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, pada tahun 1991 dirubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Memasuki masa reformasi Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA
 
Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
Joko Prakoso, I Ketut Murtika, Mengenal Lembaga Kejaksaan RI, Bina Aksara,Jakarta, 1987
Sumanjaya, Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah, Majalah Hukum Kejaksaan RI, Jakarta, 2002.

Diterbitkan di: 01 Januari, 2009   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.