Semua, apa
pun yang terjadi di dan terkait peristiwa di Cikeas menjadi tontonan seluruh
rakyat Indonesia. Tontonan itu
makin mendidih pada Rabu, 13 Oktober lalu. Hari itu, para tokoh penting parpol berdatangan
ke kompleks kediaman Presiden SBY itu. Ada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie,
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Tidak ketinggalan pula Ketua Umum PKB Muhaimin
Iskandar, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. da para menteri dan calon wakil menteri yang
menjalani audisi. Setiap hari sebelum dan setelah audisi itu, tidak
ketinggalan ada pernyataan dari istana atau pun dari para tokoh yang datang. Bahasannya tentu saja terkait reshuffle yang
sudah lama diwacanakan. Salah satu rumor yang menyebar, dalam pertemuan
Rabu itu, SBY menegur Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq. SBY tidak senang dengan sikap politikus PKS di
parlemen yang mengklaim punya kontrak politik khusus dalam koalisi. Seminggu sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Anis Matta memang mengungkapkan PKS mempunyai kontrak spesial
yang berbeda dengan parpol lainnya. Dengan kontrak khusus itu, PKS yakin aman dari
gunting reshuffle. "Kita punya
kontrak spesial dua telor," ujar Anis kala itu.Karena
punya kontrak politik khusus itu pula, Anis tidak ragu menuding reshuffle
kabinet bertujuan untuk keperluan pemenuhan logistik parpol menghadapi Pemilu
dan Pilpres 2014. Belakangan, bahkan Sekjen DPP PKS itu menyatakan
reshuffle kabinet bukan jaminan perbaikan kinerja pemerintahan tapi hanya
membuat kegaduhan politik. Klaim Anis ini pun dirasa mengganggu oleh Partai
Demokrat.Wakil Ketum DPP PD, Max Sopacua lantas membantah adanya kontrak khusus
untuk PKS. Elite PD lainnya pun ikut menyerang PKS. "Sepertinya
PKS yang terlalu mengganggu sampai menyebut reshuffle untuk kepentingan
logistik 2014," ujar Ramadhan. Nah setelah itu elite PD dan PKS terus terlibat
perang pernyataan. Hingga kemudian pada 9 Oktober, Menkominfo
Tifatul Sembiring mengakui ada 'teguran' dari SBY kepada PKS. Kata Tifatul, menteri-menteri dari PKS diminta
untuk meredakan 'kegaduhan' di internal PKS mengenai isu reshuffle kabinet. Namun setelah teguran itu, anggota DPR dari PKS
Fahri Hamzah justru balik menuding kegaduhan dibikin oleh SBY sendiri. Kabar Presiden PKS ditegur SBY dalam pertemuan di
Cikeas pun dibantah PKS. PKS lantas menggelar rapat menyikapi reshuffle.Kabar datang, PKS mengancam
akan keluar dari koalisi bila ada satu menterinya dicopot. Kabar itu kemudian ditanggapi PD dengan balik
menantang PKS untuk keluar dari koalisi.Tapi
isu terakhir menyebutkan, SBY dan PKS telah membuat deal, yakni seorang menteri
PKS akan didepak dari kabinet. PKS mempunyai 4 kursi menteri yakni Menkominfo,
Menristek, Mensos, dan Mentan. Kabarnya setelah melalui tarik ulur di internal,
PKS memutuskan tetap memilih bertahan di koalisi dan legowo kehilangan kursi
Menristek. Hingga kini kegaduhan reshuffle antara PKS dan PD
masih berlangsung. Bagi politisi PKS menuding reshuffle sengaja
dibikin gaduh oleh orang-orang SBY. Bagi PKS, reshuffle semestinya bisa berlangsung
tenang bila saja partai penguasa itu tidak membuat pengumuman. Sebab bagi PKS, memang sudah semestinya dilakukan
konsensus bersama partai koalisi bila SBY akan melakukan reshuffle. Semua harus jelas, siapa yang diajak masuk
kabinet siapa yang harus di luar. Misalnya kasus suap pembangunan Wisma
Atlet yang melibatkan bekas Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin dan kasus
Century yang belakangan mulai dikorek-korek lagi pasca audit forensik Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). "Jadi saya kira, ribut-ribut soal reshuffle
hanya untuk mengalihkan pandangan publik terhadap kasus-kasus yang melilit elit
PD dan pencitraan SBY saja," kata pengamat politik Ray Rangkuti. Indikasi reshuffle untuk membuat pengalihan isu
publik, menurut Ray, bisa dilihat dari lamanya waktu peluncuran isu reshuffle,
dan proses yang dilakukan. Apalagi dalam proses reshuffle, SBY terkesan
menggunakan cara-cara yang menyedot perhatian.