Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Ekstradisi dan Dasar Hukumnya.

oleh: Rezaqi     Pengarang : Gusti Rezaqqi Mulki
ª
 
1. Pengertian Ekstradisi :
Karena semakin banyaknya kasus mengenai masalah ekstradisi yang semakin meningkat akhir - akhir ini oleh karena itu timbul sebuah pertanyaan apa sebenarnya arti dari ekstradisi dan apa dasar hukumnya? , hal ini sangat sederhana akan tetapi juga merupakan hal yang sangat menarik untuk diketahui agar tidak salah dalam mendeskripsikan pengertian dari ekstradisi itu sendiri. Dalam Pengertiannya secara umum ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asylum yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.Kata Ekstradisi berasal dari bahasa latin “extradere” (kata kerja) yang terdiri dari kata “ex” artinya keluar dan “Tradere” artinya memberikan (menyerahkan, kata bendanya “Extradio” yang artinya penyerahan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta.

2. Dasar Hukum :
Adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara ke negara lain didasarkan pada 4 (empat) hal yaitu :
1.Perundang-undangan Nasional
Pada abad ke-19 banyak negara yang telah menetapkan Undang-undang Ekstradisi. Dalam penetapan tersebut, sebagian mereka dipengaruhi keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan sebagian lagi oleh pandangan mereka bahwa segala hukum pidana dan prosedur harus didasarkan pada perundang-undangan.
2.Perjanjian Ekstradisi
Setelah menetapkan Perjanjian Ekstradisi, selanjutnya diteruskan dengan usaha membuat perjanjian atau konvensi untuk mengadakan keseragaman ekstradisi dan prosedurnya, yang terdiri dari :
a.Perjanjian bilateral yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) negara, dimana masing-masing negara harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
b.Perjanjian multilateral dan konvensi yaitu suatu perjanjian yang ditandatangani oleh lebih dari 2 (dua) negara. Sejumlah negara yang mempunyai hubungan geografis, historis atau kebudayaan atau mempunyai kepentingan bersama dalam bidang ekonomi telah mengambil ketentuan guna membuat standar Undang-undang Ekstradisi dengan menandatangani konvensi.
3.Perluasan Konvensi Internasional
Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu Konvensi tertentu yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam perjanjian. Contohnya sebagai berikut :
a.Konvensi Internsional tanggal 30 September 1921 tentang Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak-anak. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa dalam persoalan dimana tidak ada Konvensi Ekstradisi, maka akan diambil segala cara untuk mengekstradisikan tersangka.
b.Konvensi Tahun 1929 tentang Pemberantasan Pemalsuan uang ( Pasal 9 dan 10)
4.Tata Krama Internasional
Dalam hal tidak terdapat hukum, perjanjian atau konvensi yang mengatur sebagaimana tersebut diatas, ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar suatu tata krama oleh negara terhadap negara lain yang disebut ”Disguished Extradition”.

3. Unsur - Unsur Ekstradisi :
Pada umumnya penyerahan pelaku kejahatan dilakukan karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
1.Pelaku Kejahatan (Fugitive Offender)
2.Negara Peminta (Requesting Country)
3.Negara yang diminta (Requested Country)
4.Permintaan dari Negara Peminta
5.Tujuan penyerahan pelaku kejahatan.

4. Aspek - Aspek Ekstradisi :
Terdapat 2 (dua) aspek dalam ekstradisi yaitu :
1.Adanya tindakan suatu pemerintah yang melepaskan wewenang atas seseorang dengan menyerahkan kepada pemerintah negara lain.
2.Langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan bahwa si pelanggar memang ditahan, baik untuk dituntut maupun untuk menjalani hukuman.
Hal ini adalah tanggung jawab dari badan peradilan yang juga harus menunjukkan bhawa orang dimaksud memang sah menurut hukum yang berlaku di negara pemberi ekstradisi agar dapat diekstradisikan.
Lembaga yang mempunyai peranan dalam prosesdur ekstradisi adalah Lembaga Eksekutif dan Yudikatif.

5. Disguished Extradition :
Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi dan tata krama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan-aturan tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain, baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak. Praktek ekstradisi yang didasarkan tata cara tersebut disebut ”Handing Over” atau Disguished Extradition” (ekstradisi terselubung).
Handing Over atau Disguished Extradition diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung atau dengan kata lain penyerahan pelaku kejahatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana ditentukan dalam UU Ekstradisi.
Diterbitkan di: 04 Oktober, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah ekstradisi tersebut merupakan hubungan internasional Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.