Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Keluarga>Beberapa PERTANYAAN TENTANG HUKUM PERDATA PART 3

Beberapa PERTANYAAN TENTANG HUKUM PERDATA PART 3

oleh: Pamoengkas    
ª
 
1. Terangkan apa arti perceraian dana poligami serta sebutkan alat-alat yang sah baik perceraian maupun poligami menurut UU No. 1/1974!

Jawaban :

Perceraian adalah putusnya tali perkawinan disebabkan kematian atau disebabkan putusan pengadilan karena adanya sebab-sebab tertentu

Poligami adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang

Alat-alat yang shah untuk melakukan poligami menurut UU No. 1/1974 diatur didalam pasal 4 dan 5. Yaitu :

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sedangkan untuk perceraian menurut UU No.1/1974 diatur pada pasal 39. Yaitu :

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

2. Mengapa hukum waris diatur dalam buku kedua BW? Jelaskan!

Jawaban :

Hukum waris diatur dalam kedua BW karena Hukum Waris berkenaan dengan kebendaan

3. Kapankah syahnya suatu perjanjian dan diatur dimana didalam BW?

Jawaban :

Perjanjian diatur didalam Buku III BW, Tentang Perikatan. Sebab suatu perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian (persetujuan) dan dari undang-undang. Sedangkan perjanjian bisa shah, apabila memenuhi 4 syarat :

1) Adanya kemauan bebas dari kedua belah pihak berdasarkan persesuaian kehendak, artinya pada waktu perjanjian itu diadakan tidak terdapat paksaan (dwang), penipuan (bedrog), kekliruan (dwaling)

2) Kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian

3) Mengenai suatu hal tertentu (ada obyek tertentu) yang diperjanjikan

4) Ada suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang

Diterbitkan di: 04 Mei, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.