Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Keluarga>Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974

Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974

oleh: yusfy27     Pengarang : Mubrar
ª
 
Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sehingga setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 pasal 6 ayat (1) mengenai pengertian pencatatan dimaksud dalam pengertian bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, dalam pasal 6 ayat (2) KHI disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan merupakan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan.

Sehubungan dengan hal tersebut kaitannya dengan perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah yang menyebutkan telah terjadi perkawinan yang demikian ini tidak mempunyai kekuatan hukum.

Namun demikian, dalam pasal 7 ayat (2) KHI memberikan jalan keluar bagi yang melaksanakan perkawinan yang tidak dapat membuktikan akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan agama. Adapun ketentuannya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) yang menentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

b. Hilangnya akta nikah.

c. Adanya keraguan tentang sah-tidaknya salah satu syarat perkawinan.

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berkenaan dengan hal di atas perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam praktik ternyata belum memasyarakat di tengah pergaulan hidup di masyarakat, hal ini terbukti masih adanya praktik perkawinan siri.

Dengan lahirnya kompilasi hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, wasiat, waqaf, warisan sebagian dari keseluruhan tata hukum islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fiqih dalam penegakkan hukum dan keadilan lambat laun akan ditinggalkan. Perannya hanya sebagai orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakkan hukum yang sama, pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani adalah Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Diterbitkan di: 05 Februari, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.