Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Lingkungan>Hukum Administrasi dalam Hukum Lingkungan

Hukum Administrasi dalam Hukum Lingkungan

oleh: SYAMRILAODE    
ª
 
Tugas Pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, sebelum mereka melakukan kegiatan kehidupannya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelayanan Pemerintah kepada masyarakt adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna. Masalah gugatan masyarakat terhadap kerugian penderitaan akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan umumnya disebabkan oleh perilaku manusia yang meliputi beberapa aspek hukum, baik yang berkaitan masalah kepidanaan, keperadilan, ketatanegaraan maupun kepemerintahan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara.

Hukum yang merupakan aturan tentang sikap dan tingkah laku orang-orang, akan menjadi keyakinan bersama dari sebagian besar warga masyarakat, bahwa aturan itulah yang wajib dijunjung tinggi. Oleh karena itu kalau sampai terjadi pelanggaran terhadap aturan ini, maka pelanggar akan ditindak oleh petugas yang ditunjk oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya Koesnadi Hardjosoemantri, dalam bukunya Hukum Tata
Lingkungan, menegaskan bahwa landasan pengembangan Hukum LIngkungan dilakukan dengan sistem pendekatan terpadu (Hardjosoemantri, 1990:14).
Sistem Hukum Administrasi Lingkungan sebagai salah satu bagian dari sistem HukumAdministrasi Negara dilakukan agar supaya kehendak Undang-Undang Lingkungan dapat terwujud dalam praktek kehidupan masyarakat dan negara sehari-hari. Sistem Administrasi Lingkungan seperti halnya dengan Hukum Administrasi Negara, merupakan sistem yang khas sifatnya. Sistem Hukum Administrasi Lingkungan mempunyai 3 (tiga) arti dalam kenyataan kehidupan Negara yang satu sama lain berkaitan, yaitu:
(1) Sistem Hukum Administrasi Lingkungan sebagai sub sistem dari Hukum Administrasi Negara.
(2) Sistem Hukum Administrasi Lingungan sebagai segi hukum dari Sistem Administrasi Lingkungan.
(3) Sistem Hukum Administrasi Lingkungan sebagai penegak sistem Administrasi Lingkungan.
fungsi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Administrasi Lingkungan
Negara, yaitu:
1) Effektivitas Kegiatan pemerintah didalam melaksanakan Hukum Administrasi Lingkunganharus mengenai tujuan yang telah ditetapkan (direncanakan).
2) Legetimasi : Kegiatan administrasi lingkungan tidak boleh menimbulkan kegelisahan atau keresahan warga masyarakat.
3) Yuridikitas Perbuatan pejabat administrasi lingkungan tidak boleh melawan hukum dalam arti luas
4) Legalitas Ini suatu syarat bahwa tidak satupun perbuatan atau keputusan administrasi lingkungan yang boleh dilakukan tanpa dasar suatu ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Apabila dalam keadaan “darurat”, maka “darurat” ini harus dapat dibuktikan, apabila tidak dapat digugat diperadilan.
5) Moralitas Syarat yang paling haurs diperhatikan oleh masyarakat, moral dan etika maupun kewajiban yang harus dijunjung tinggi.
6) Effisiensi Wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya, dan produktifitas wajib dilaksanakan setinggi-tingginya.
7) Teknik dan
Teknologi Yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mencapaidan mengamalkan atau mempertahankan dan mengamalkan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukum lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif atau hukum pemerintahan, terutama menyangkut perizinan. Yang mengeluarkan izin adalah pejabat administrasi, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat (Hamzah, 2005:74).
Diterbitkan di: 08 Februari, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.