Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pidana>Pendapat dari pakar hukum pidana tentang tindak pidana

Pendapat dari pakar hukum pidana tentang tindak pidana

oleh: Pamoengkas     Pengarang : Latifatun Hasanah S.H
ª
 
Ada beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang gabungan melakukan tindak pidana, adapun menurut Van Hattum sebagaimana yang ditulis oleh:

1. Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya memberikan alasan dari perubahan Yurisprudensi Hoge Road 30 Mei 1930 dengan Hoge Road tanggal 15 Pebruari 1932, adalah:[1]

a. Bahwa pada pactum perbuatan seorang mabuk, hal yang menentukan ada dalam keadaan si pelaku, sedangkan pada pactum mengendarai mobil tanpa 2 lampu, hal yang menentukan ialah keadaan mobilnya, maka ini dianggap ada 2 perbuatan.

b. Bahwa kedua perbuatan ini dalam gagasan seseorang dapat dipandang lepas satu dari yang lain.

c. Bahwa tiap-tiap perbuatan ini masing-masing merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dan yang bersifat berlainan satu dari yang lain.

d. Bahwa tiap-tiap perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain.

e. Bahwa dari kedua perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain.

f. Bahwa satu dari kedua perbuatan itu tidak dapat dianggap suatu keadaan yang di dalamnya perbuatan yang lain dilakukan.

g. Bahwa kedua perbuatan itu dapat nampak dan dikonstatir terlepas satu dari yang lain dan mungkin pada waktu-waktu yang berlainan.

Pada tanggal 6 Juni 1932 muncul lagi keputusan Hoge Road dalam kasus yang berbeda yaitu menangkap ikan dengan alat penangkap ikan yang dilarang, kecuali dengan surat ijin, dan dilakukan di perairan. Dengan tidak ada ijin dari yang punya, biarpun merupakan suatu perbuatan adalah dua perbuatan yang sifatnya berlainan yang senyatanya terpisah satu sama lain. Keputusan inipun ternyata belum juga dapat memenuhi rasa keadilan dari perasaan hukum sehingga muncul Arrest Hoge Road yang lain seperti pada tanggal 24 Oktober 1932.[2]

Yurisprudensi Hoge Road tahun 1932 tersebut kemudian disusul oleh arrest-arrest yang lain; pada tanggal 1 Mei 1934 muncul kembali Arrest Hoge Road yang ini diharapkan dapat memberikan solusi dari makna satu perbuatan ini yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan dalam pasal 63 ialah sebagai sebutan untuk segala tindakan yang dapat dihimpun di dalam satu ketentuan pidana.

2. POMPE: Hukum tidak mengenal gerakan otot atau gerakan-gerakan badan tetapi berbagai tujuan atau satu tujuan yang harus dicapai oleh sesuatu tindakan, tujuan yang khas dari tindakan itu adalah menentukan jawaban atas pertanyaan: “Apakah terdapat gabungan satu perbuatan atau gabungan dari beberapa perbuatan?” Satu perbuatan yang dimaksud dalam pasal 63 harus dipandang dari sudut hukum pidana.

3. VOS: Hanya terdapat gabungan satu perbuatan, apabila hanya terjadi satu peristiwa yang nyata dan tegas atau apabila terdapat beberapa akibat yang nyata atau perbuatan yang satu merupakan conditio sine quanon dari perbuatan lain.

4. Taverne: gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila tindakan yang berbeda dari sudut hukum pidana inconcreto dapat dianggap satu sama lain terlepas.

5. V. Bemmelen: Gabungan satu perbuatan atas beberapa perbuatan pidana adalah tergantung pada terlanggarnya satu atau beberapa kepentingan hukum atau apakah terdakwa dengan melakukan perbuatan yang satu dengan sendirinya melakukan perbuatan yang lain.[3]

Dari berbagai pendapat serta arrest-arrest Hoge Road tersebut di atas ternyata belum memberikan dasar yang tegas, namun demikian adanya pemaknaan satu perbuatan ke dalam pengertian materiil yaitu gerakan badan sebenarnya sudah dapat dijadikan sebagai dasar bagi gabungan pidana ini.

Pasal 63 KUHP yang merupakan dasar dari concursus idealis dapat diketahui bahwa dalam concursus idealis ini menganut sistem pemidanaan absorbsi atau penyerapan. Dalam absorbsi ini pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu hanyalah satu jenis hukuman. Dimana hukuman tersebut seakan-akan menyerap semua hukuman-hukuman yang lain yang diancamkan kepada orang tersebut. Pada umumnya hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang terberat di antara hukuman-hukuman lain yang diancamkan. Adanya kesan selama ini bahwa adanya gabungan dalam pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan dalam pemberatan pidana, namun dalam kenyataannya adanya gabungan ini justru hukumannya lebih ringan, walaupun pada awalnya ketentuan pemberatan itu sudah tercantum dalam pasal 18 ayat 2 KUHP, yang berbunyi:


[1] Wirdjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: PT. Eresco, 1989), hlm. 140.

[2] Mas’ad Ma’shum, Hukum …, hlm. 128.

[3] Ibid., hlm. 130-131.

Diterbitkan di: 09 Oktober, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.