Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Azas hukum Pidana

oleh: DionThohiron     Pengarang : Moch. Bettle Son
ª
 

Azas hukum Pidana


1. Azas Legalitas

Suatu tindak pidana tidak dapat dihukum berdasarkan aturan yang berlaku setelah tindakan itu dilakukan atau bisa juga disebut peraturan pemidanaan tidak boleh berlaku surut. Hal ini didasarkan pada pasal 1 KUHP…….. yang mendasarkan diri pada azas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali atau disingkat dengan nulla poena sine lege.

Contoh si a membunuh si B pada tanggal 1 Januari 2003, si A diadili pada tanggal 1 Januari 2004, pada tanggal 1 Desember 2003 KUHP yang lama dirubah dengan KUHP baru, maka untuk mengadili si A harus menggunakan KUHP Lama.

Pengecualian azas ini bila peraturan yang baru sanksinya lebih ringan dibandingkan yang lama. Hal ini berdasarkan azas “lebih baik melepaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang benar”


2. azas territorial

KUHP berlaku diwilayah dimana KUHP itu dinyatakan berlaku. Jadi siapapun yang melakukan tindak pidana diwilayah Indonesia WNI atau WNA maka kepadanya diberlakukan KUHP. (Pasal 2 dan 3 KUHP). Dasar dari pemikiran ini adalah berkaitan dengan kedaulatansuatu negara. Artinya bahwa negara yang berdaulat akan dan wajib menjamin ketertiban hukum dalam wilayahnya. Pasal 2 KUHP :”Ketentuan pidana dalam per uu-an Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan delik di Indonesia.


3. azas nasionalitas aktif atau personalitas

Undang-undang hukum pidana berlaku bagi warganegaranya dimanapun ia berada Dalam hal ini tempat dilakukannya perbutan pidana tidak menjadi bahan pertimbangan.

Pasal 5 :” Ketentuan Pidana dalam per UU-an Indonesia diterpkan bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan ……salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam per UU-an Indonesia dipandang sebagai kekjahatan, sedangkan menurut per UU-an negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.


4. Azas nasionalitas pasif

Azas ini didasarkan pada kepentinganhukum negara yang dilanggar. Bila kepentingan hukum negara (Baik didalam negeri/luarnegeri) dilanggar oleh warga negaranya atau bukan warga negaranya, maka undang – undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar.

Pasal 4 dan pasal 8 KUHP.


5. AzasUniversalitas

Undang – Undang Hukum Pidana dapat diberlakukan kepada siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Dasar huiumnya adalah kepentingan hukum seluruh dunia.

Diterbitkan di: 16 Februari, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.