Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Eksekusi HUKUMAN MATI

oleh: Sannie     Pengarang : SANYOTO
ª
 
>

Eksekusi mati dipandang sebagai solusi terbaik untuk menghentikan kebiadaban-kebiadaban yang mengganggu kemanusiaan. Selama ini, realitas hukum Bangsa menunjukkan, penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus berat justru terkesan lemah bahkan tidak jarang menguap begitu saja. Akibatnya, upaya ke arah law enforcement hanya terhenti begitu saja.


Pemerintah hingga saat ini belum juga merealisasikan eksekusi tersebut. Padahal, upaya hukum terakhir telah dilakukan. Dengan ditolaknya grasi Presiden, berarti tidak ada lagi upaya hukum yang dilalui. Dan ini berarti telah ada kekuatan hukum tetap, maka ketika kekuatan hukum tetap telah dicapai, sejatinya eksekusi harus segera dilakukan untuk menimbulkan deterrent effect bagi masyarakat luas. Inilah kesempatan bagus buat para otoritas hukum untuk menunjukkan iktikad baik bagi penegakan hukum dan memperbaiki citra institusi hukum yang belum menunjukan tanda-tanda membaik.


Ketika penolakan grasi terpidana mati terekspose media massa, reaksi pro-kontra tiba-tiba bermunculan. Padahal jenis hukuman ini secara materiil bukan hal yang baru, bahkan telah ada sejak manusia mengenal hukum. Memang, sepintas eksekusi mati menimbulkan kesan sadisme dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Pandangan semacam ini sesungguhnya bijaksana (sense of humanity), namun tidak mengandung pertimbangan rasa keadilan (sense of justice).

Menghilangkan nyawa orang yang telah terbukti secara hukum dan meyakinkan sebagai pembunuh, koruptor kelas ‘kakap’, pengedar Narkoba, pemberontak, dan perlbagai kejahatan lain yang layak dihukum mati dianggap sebagai bentuk mempertahankan sesuatu yang lebih hakiki dan bermakna, yakni kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Logika hukumnya, membiarkan seorang pembunuh hidup dengan dalih apapun, yang kemudian melahirkan tipologi-tipologi serupa, berarti merelakan sekian banyak manusia akan mati dalam kesia-siaan.

Terdapat tiga hal utama mengapa praktek penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan yaitu :


1. Pasal penerapan ancaman hukuman mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam praktiknya terus digunakan sampai pada rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabisi lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan pasal kejahatan politik dalam pasal 104 KUHP.

2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman hukuman mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal Ancaman hukuman mati tidak pernah bisa dibuktikan efektifnya mengurangi angka kejahatan termasuk Narkotika.


3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggungjawab individu pelaku. Hal ini menunjukkan adanya penolakan terhadap tanggungjawab bersama untuk memperbaiki sistem kehidupan yang tidak adil, kondisi kehidupan sosial yang buruk, serta sistem hukum dan bernegara yang korup.


Hak terpidana mati dalam hal ini masa penangguhan eksekusi dimana harus memenjara orang hingga dua puluh tahun kalau akhirnya dieksekusi mati juga. Dan bukan hanya kasus Sumiarsih dan Sugeng. Sudah cukup banyak terpidana mati yang menunggu bertahun-tahun lamanya (death row) sebelum akhirnya dieksekusi mati. Harapan-harapan yang sempat dibangun oleh terpidana mati karena diperkenankan hidup puluhan tahun setelah jatuhnya vonis mati, pupus sudah. Sementara itu, puluhan lainnya yang sudah dijatuhi hukuman mati dan tengah menanti eksekusi mati ataupun tengah mengajukan upaya hukum lain (PK atau Grasi) menjadi semakin gelisah.


Dalam penundaan eksekusi hukuman mati dikarenakan di Pengadilan Negeri pada dasarnya adalah pengadilan yang memutuskan perkara di tingkat pertama, apapun putusan pengadilan negeri ini masih dapat diubah oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, jika ada upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri belum dapat dikatakan memperoleh kekuatan hukum tetap selama perkara terdakwa masih dalam proses hukum.

Diterbitkan di: 27 September, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.