Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pidana>Hirarki Peraturan Perundangundangan di Indonesia

Hirarki Peraturan Perundangundangan di Indonesia

oleh: Rajasukses     Pengarang : krisna
ª
 

Tata cara pembentukan perundangundangan
di Indonesia telah diatur
dalam UndangUndang
(UU) No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangundangan.
Di dalamnya termuat hirarki atau tata urut
peraturan perundangundangan
yang berlaku di Indonesia. Yaitu;
1. Undangundang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Lembaga Negara Non Pemerintah;
6. Peraturan Menteri;
7. Peraturan Lembaga Negara Non Departemen;
8. Peraturan Daerah;
9. Peraturan Gubernur;
10. 10.Peraturan Bupati/Walikota;
11. Peraturan Kepala Desa.
Ketentuan tersebut tersurat dalam Pasal Pasa 7 ayat (1) UU No. 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
yang
berbunyi:
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangndangan
adalah sebagai berikut:
a. UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. UndangUndang/
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat
daerah provinsi bersama dengan gubernur;
b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan
rakyat daerah kabupaten/kota bersamabupati/walikota;
c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan
perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau
nama lainnya.Dalam suatu sistem hukum, peraturanperaturan
hukum dikehendaki tidak
ada yang bertentangan satu sama lain. Sesuai dengan toeri hirarki hukum, maka
asas peraturan perundanganundangan
menyatakan bahwa peraturan hukum yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan
di
atasnya sebagaimana asas hukum “Lex Superior Derogat Legi Infriori”. Asas
hukum ini mengisyaratkan ketika terjadi konflik antara peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi dengan peraturan perundangundangan
yang lebih
rendah, maka aturan yang lebih tinggi berdasar hirarkinya harus didahulukan dan
aturan yang lebih rendah harus disisihkan
Diterbitkan di: 06 Juni, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    gambarkan hierarkhi peraturan perundang-undangan di indonesia Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    mngapa kecamatan tidak termasuk ke dalam susunan hirarki?????????????? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.