Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Kebebasan Berkontrak

oleh: Faalihah    
ª
 
Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu asas yang paling menonjol dalam penyusunan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas universal dan dianut oleh hukum perjanjian di hampir seluruh negara di dunia pada saat ini. Dalam pustaka-pustaka yang berbahasa Inggris, asas ini dituangkan dengan berbagai istilah, antara lain Freedom of Contract, Liberty of Contract, atau Party Autonomy, di negara common law dikenal dengan istilah laissez faire yang merupakan salah satu asas yang sangat terkenal di dalam hukum kontrak. Berdasarkan asas ini suatu pihak dapat memperjanjikan dan/atau tidak memperjanjikan apa-apa yang dikehendakinya dengan pihak lain. Namun demikian harus diakui bahwa penerapan asas berkontrak ini adalah tidak bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan berkontrak berlatar belakang pada faham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman Renaisance melalui antara lain ajaran-ajaran dari Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rosseau. Puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah revolusi Perancis.

Faham individualisme melahirkan kebebasan pada setiap orang untuk memperoleh apa yang dikehendaki da dalam perjanjian diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Pada tahun 1870 sebagai puncak perkembangan asas kebebasan berkontrak, setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih siapa mitra kontraknya, bebas menentukan bentuk, isi, tujuan, dan dasar hukum dari suatu kontrak. Pemerintah maupun pengadilan sama sekali tidak dibenarkan intervensi, bahkan sampai muncul doktrin “ceveat emptor” atau “let the buyer beware” atau hukum mewajibkan pembeli untuk berhati-hati dan harus berupaya menjaga diri mereka sendiri".

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas menentukan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuatnya. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.

b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan kontrak.

c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.

d. Bebas menentukan bentuk perjanjian.

e. Dan kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur, sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali pasal-pasal tertentu yang bersifat memaksa.

Batasan-Batasan Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam Undang-undang Dasar 1945 dan KUH Perdata Indonesia dan perundang-undangan lainnya tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia. Ada faham yang tidak setuju kebebasan berkontrak ini diletakkan sebagai asas utamaHukum Perjanjian, tetapi menurut pendapat Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman: asas kebebasan berkontrak tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama di dalam Hukum Perjanjian Nasional. Dalam Hukum Perjanjian Nasional , asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan perlu tetap dipertahankan, yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, hukum perdata Indonesia khususnya menganut sistem terbuka yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Hal ini menjelaskan meskipun perjanjian menganut sistem kebebasan berkontrak, bukan berarti pelaksanaannya bebas dari batasan. Pasal-pasal dalam KUH Perdata memberi batasan-batasan sehingga asas kebebasan berkontrak menjadi asas tidak tak terbatas. Pasal-pasal yang mengatur batasan ini yakni :

1. Pasal 1320 ayat (1)

Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya.

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa kebebasan satu pihak yang berkontrak dibatasi oleh kesepakatan ataukonsensus daripihak lain yang terlibat dalam sebuah perjanjian.

2. Pasal 1320 ayat (2)

Pasal tersebut menerangkan syarat sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh kecakapan orang yang membuat perikatan. Orang-orang yang tidak cakap hukum tidak diberi kebebasan untuk terlibat dalam sebuah perjanjian. Sementara itu orang-orang yang tergolong tidak cakap hukum diatur lebih lanjut dalam pasal 1330 KUH Perdata. Menurut pasal 1330, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian.

3. Pasal 1320 ayat (3)

Suatu tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum.

Sementara terkait dengan obyek perjanjian, sesuai dengan pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian maka menurut pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian.


Diterbitkan di: 08 Maret, 2013   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.