Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Perundang-UNDANGAN NASIONAL

oleh: thiwidmep    
ª
 
Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari hukum dasar yang bersifat tertulis, di samping ada hukum yang tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian hukum yang tertulis. Peraturan perundang-undangan bagi warga negara merupakan pedoman dan sumber tertib hukum yang melindungi hak-hak warga negara dan mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Adapun ciri-ciri peraturan perundang-undangan adalah :
1. Keputusan itu dikeluarkan oleh yang berwenang,
2. Isinya mengikat secara umum, tidak hanya orang tertentu saja,
3. Sifatnya abstrak.

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, setelah bergulirnya reformasi, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dikeluarkannya perundang-undang tersebut adalah untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi perintah Pasal 22A UUD 1945 dan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan (hirarki) Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 tahun 2004 dinyatakan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebgai berikut.
1. Undang-undang dasar 1945
UUD 1945 merupkan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang :
a. Hak-hak asasi manusia,
b. Hak dan kewajiban warga negara,
c. Pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, dan
d. Wilayah negara dan pembagian daerah; kewarganegaraan dan kependudukan; keuangan negara.
Sebagai peraturan yang tertinggi, UUD 1945 menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dapat memuat ketentuan-ketentuan pokok saja sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang dibuat oleh DPR bersama dengan presiden karena :
a. Adanya perintah ketentuan UUD 1945.
b. Adanya perintah ketentuan undang-undang yang terdahulu.
c. Dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah undang-undang yang telah ada.
d. Berkaitan dengan hak asasi manusia.
e. Berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak.
Pengajuan rancangan undang-undang dapat berasal dari pemerintah dan DPR, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR” dan pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul dan rancangan undang-undang”. Pengajuan usul rancangan undang-undang oleh DPR disebut hak inisiatif. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu merupakan peraturan perundang-undang yang kedudukannya sama dengan undang-undang, hanya saja kalau undang-undang dinyatakan sah berlaku atas persetujuan DPR dan presiden, sedangkan perpu dibuat oleh presiden karena keadaan yang memaksa atau dalam keadaan darurat, sehingga pemberlakuannya tanpa persetujuan DPR. Namun demikian, presiden tidak boleh seenak mengeluarkan Perpu karena adanya ketentuan sebagai berikut.
a. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang dikeluarkan oleh presiden harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
b. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
c. Apabila DPR menolak Perpu tersebut maka Perpu itu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Peraturan pemerintah (PP)
Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undang yang diterapka n oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian pemerintah ada sebagai pelaksanaan dari undang-undang.
Ada beberapa kriteria agar peraturan pemerintah dapat dikeluarkan, yaitu sebagai berikut.
a. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya.
b. Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika UU induknya tidak mencantumkan sanksi pidana.
c. Peraturan pemerintah tidak dapat memperluas dan mengurangi ketentuan UU induknya.
d. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asalkan peraturan pemerintah tersebut untuk melaksakan UU.
e. Tidak ada peraturan pemerintah untuk melaksakan UUD 1945.

4. Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuant oleh presiden. Peraturan presiden dibuat oleh presiden dalam rangka untuk melaksanakan UUD 1945, undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hal ini sangat berbeda dengan peraturan pemerintah yang dibuat hanya untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan presiden bersifat mengatur dan bertujuan untuk mengatur pelaksanaa administrasi Negara dan administrasi pemerintah.

5. Peraturan daerah (Perda)
Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, di samping juga untuk melaksanakan kebutuhan dareah. Oleh sebab itu, perturan dareah (Perda) daerah yang satu dengan yang lain bias sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa peraturan daerah meliputi :
a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur.
b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
c. Peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Diterbitkan di: 05 Januari, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    mengapa SBY d pilih sbg presiden RI Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    kapan SBY menjabat ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    siapa penjual konro sekarang di terminal maros ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Kapan pemerintah mengeluaran perpu?jelaskan! Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    mengapa peraturan perundang-undangan,perpu,perpres tidak memuat sanksi pidana dan maknai posisi legislatif Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.