Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Nilai Konstitusi

oleh: RizqiLancar     Pengarang: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie; S.H.
ª
 

Nilai konstitusi yang dimaksud di sini adalah nilai
(values) sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-
norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik.
Sehubungan dengan hal itu, Karl Loewenstein dalam
bukunya “Reflection on the Value of Constitutions” mem-
bedakan 3 (tiga) macam nilai atau the values of the con-
stitution, yaitu (i) normative value; (ii) nominal value;
dan (iii) semantical value. Jika berbicara mengenai nilai
konstitusi, para sarjana hukum kita selalu mengutip pen-
dapat Karl Loewenstein mengenai tiga nilai normatif,
nominal, dan semantik ini.193
Menurut pandangan Karl Loewenstein, dalam se-
tiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting, yaitu
sifat idealnya sebagai teori dan sifat nyatanya sebagai
praktik. Artinya, sebagai hukum tertinggi di dalam kon-
stitusi itu selalu terkandung nilai-nilai ideal sebagai das
sollen yang tidak selalu identik dengan das sein atau
keadaan nyatanya di lapangan.

Jika antara norma yang terdapat dalam konsititusi
yang bersifat mengikat itu dipahami, diakui, diterima,
dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya,
maka konstitusi itu dinamakan sebagai konstitusi yang
mempunyai nilai normatif. Kalaupun tidak seluruh isi
konstitusi itu demikian, akan tetapi setidak-tidaknya
norma-norma tertentu yang terdapat di dalam konstitusi
itu apabila memang sungguh-sungguh ditaati dan berja-
lan sebagaimana mestinya dalam kenyataan, maka
norma-norma konstitusi dimaksud dapat dikatakan ber-
laku sebagai konstitusi dalam arti normatif.
Akan tetapi, apabila suatu undang-undang dasar,
sebagian atau seluruh materi muatannya, dalam
kenyataannya tidak dipakai sama sekali sebagai referensi
atau rujukan dalam pengambilan keputusan dalam pe-
nyelenggaraan kegiatan bernegara, maka konstitusi ter-
sebut dapat dikatakan sebagai konstitusi yang bernilai
nominal. Manakala dalam kenyataannya keseluruhan
bagian atau isi undang-undang dasar itu memang tidak
dipakai dalam praktik, maka keseluruhan undang-
undang dasar itu dapat disebut bernilai nominal. Misal-
nya, norma dasar yang terdapat dalam konstitusi yang
tertulis (schreven constitutie) menentukan A, akan tetapi
konstitusi yang dipraktikkan justru sebaliknya yaitu B,
sehingga apa yang tertulis secara expressis verbis dalam
konstitusi sama sekali hanya bernilai nominal saja. Dapat
pula terjadi bahwa yang dipraktikkan itu hanya sebagian
saja dari ketentuan undang-undang dasar, sedangkan
sebagian lainnya tidak dilaksanakan dalam praktik, se-
hingga dapat dikatakan bahwa yang berlaku normatif
hanya sebagian, sedangkan sebagian lainnya hanya ber-
nilai nominal sebagai norma-norma hukum di atas kertas
“mati”.
Sedangkan konstitusi yang bernilai semantik
adalah konstitusi yang norma-norma yang terkandung di
dalamnya hanya dihargai di atas kertas yang indah dan

dijadikan jargon, semboyan, ataupun “gincu-gincu keta-
tanegaraan” yang berfungsi sebagai pemanis dan sekali-
gus sebagai alat pembenaran belaka. Dalam setiap pi-
dato, norma-norma konstitusi itu selalu dikutip dan dija-
dikan dasar pembenaran suatu kebijakan, tetapi isi ke-
bijakan itu sama sekali tidak sungguh-sungguh melaksa-
nakan isi amanat norma yang dikutip itu. Kebiasaan se-
perti ini lazim terjadi di banyak negara, terutama jika di
negara yang bersangkutan tersebut tidak tersedia meka-
nisme untuk menilai konstitusionalitas kebijakan-kebi-
jakan kenegaraan (state’s policies) yang mungkin me-
nyimpang dari amanat undang-undang dasar. Dengan
demikian, dalam praktik ketatanegaraan, baik bagian-
bagian tertentu ataupun keseluruhan isi undang-undang
dasar itu, dapat bernilai semantik saja.
Sementara itu, pengertian-pengertian mengenai
sifat konstitusi biasanya dikaitkan dengan pembahasan
tentang sifat-sifatnya yang lentur (fleksibel) atau kaku
(rigid), tertulis atau tidak tertulis, dan sifatnya yang for-
mil atau materiil. Mengenai sifat-sifat konstitusi ter-
sebut, dapat diuraikan sebagai berikut.
Diterbitkan di: 07 Maret, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    yang manakah nilai konstitusi yang paling utama? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang di maksud dengan nilai normatif konstitusi Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    yang di maksud dengan nilai konstitusi Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    penjelasan atau uraian sifat-sifat konstitusi Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.