Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Konstitusional>Analisis Politik Hukum tentang HAM dalam UUD 1945

Analisis Politik Hukum tentang HAM dalam UUD 1945

oleh: infotech25     Pengarang : Nugraha
ª
 
Penelitian ini menjawab serta mengkaji persoalan tentang latar belakang politik hukum hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mengetahui penegakan prinsip konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945, apakah prinsip tersebut telah memenuhi prinsip konstitusionalisme dalam politik hukum hak asasi manusia di Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum doktriner, yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari sejumlah fakta atau keterangan yang terdapat di dalam Dokumen, Buku-buku, Artikel-artikel, dan Perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Peneliti memperoleh data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini melalui studi dokumen yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat buku-buku, atikel-artikel dari internet serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini. Analisis data menggunakan teknik analisis dengan mengunakan metode dogmatik hukum, dimana peneliti menganalisa didasarkan pada hukum logika atau analisis secara logis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang politik hukum hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi prinsip konstitusionalisme. Hal ini bisa dilihat dari proses awal penyusunan dalam BPUPKI, UUDS 1950, Konstitusi RIS, Sidang Istimewa MPR, Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 dan Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengacu pada prinsip konstitusionalisme, sehingga penegakkan prinsip konstitusionalisme di Indonesia dapat ditegakkan.

Implikasi teoritis penelitian ini ialah terdapatnya perkembangan latar belakang politik hukum hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi praktiknya ialah politik hukum hak asasi manusia di Indonesia telah memenuhi prinsip konstitusionalisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya politik hukum hak asasi manusia tersebut dalam negara hukum maka prinsip konstitusionalisme dapat ditegakkan.

Diterbitkan di: 22 Oktober, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    analisis tentang HAM?...... Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pasal berapakah yang membahas bidang politik dalam HAM? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    jaminan HAM dalam bidang politik,sosial,ekonomi Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    hak asasi manusia yang menjadi jaminan Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    analisis dalam bidang politik,sosial,ekonomi Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    analisis beberapa kasus pengadilan HAM di indonesia Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pada pasal pasal berapakah terdapat hak asasi manusia Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pasal - pasal berapakah terdapat hak asasi manusia ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    pasal 27,28,29,30,31 20 Februari 2012
Komentar Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.