Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Prinsip Penegakkan Hukum

oleh: Dean_Winchester     Pengarang : Firmansyah
ª
 
PRINSIP PENEGAKKAN HUKUM

Di lihat dari perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan dalam arti kewenangan aparat penegak hukum.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menciptakan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam menunjang terciptanya sistem peradilan pidana terpadu (integrated crimanal justice system), maka pelaksanaannya diperlukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang antar komponen sistem dalam sistem peradilan pidana.
Landasan asas atau prinsip yang melandasi KUHAP, diartikan sebagai dasar patokan hukum dalam penegakan hukum pidana. Asas-asas atau prinsip hukum ini merupakan pedoman bagi institusi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut penerapan KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum tersebut, berarti orang tersebut telah sengaja mengabaikan hakekat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP.
Salah satu prinsip penting dalam KUHAP adalah prinsip diferensiasi fungsional, yaitu penegasan pembagian tugas, fungsi dan wewenang antara masing-masing aparat penegak hukum secara institusional. Pemisahan ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1 angka 1-5 KUHAP dan Pasal 4-12 KUHAP untuk tugas penyidikan ; dan Pasal 1 angka 6-7 dan Pasal 13-15 KUHAP untuk tugas penuntut umum. Dengan demikian didapat gambaran bahwa untuk kewenangan penyidikan dan kewenangan penuntutan akan dilakukan oleh dua institusi atau lembaga yang berbeda.
Berkaitan dengan prinsip diferensiasi fungsional, menurut Yahya Harahap, KUHAP meletakan suatu asas ”penjernihan” (clarification) dan ”modifikasi” (modification) fungsi dan wewenang antara setiap institusi penegak hukum. Penjernihan fungsi dan wewenang ini diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu institusi dengan institusi yang lain, mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme pengawasan diantara sesama penegak hukum dalam suatu rangkaian Integrated Criminal Justice System.
Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana ”in abstracto” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum ”in concreto”.
Berkaitan dengan sistem hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan teorinya bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi, yaitu : struktur (structure), substansi (substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur menyangkut aparat penegak hukum, kemudian substansi meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.
Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya (termasuk kompetensi mengadili), dan tata cara untuk naik banding dari pengadilan satu ke pengadilan lainnya (berbicara mengenai hirarki pengadilan di Indonesia). Struktur juga menyangkut bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Jadi struktur hukum (legal structure) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum sehingga menghasilkan suatu produk, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
Beranjak dari konsep sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman , maka dalam sebuah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) juga mengandung ketiga unsur tersebut. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu subsistem akan berdampak negatif pada bekerjanya sistem secara keseluruhan.
Sebagai sebuah sistem, sistem peradilan pidana bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu. Oleh karena itu sistem peradilan pidana memerlukan kombinasi yang serasi antar subsistem untuk mencapai satu tujuan. Muladi menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi struktural (structural sycronization), sinkronasi substansial (substantial sycronization), dan sinkronisasi kultural (cultural syncronization). Sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana ini akan lebih memudahkan semua subsistem-subsistem menjalankan fungsinya dan juga bekerjanya sistem secara sehat untuk mencapai tujuan.
Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut.
Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektifvitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi.
Berkaitan dengan hal tersebut, ada anggapan yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Oleh karena itu, semakin tinggi taraf kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, sehingga tidak mengherankan kalau ada yang merumuskan kesadaran hukum itu sebagai suatu keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan kepada hukum.

Diterbitkan di: 20 Juli, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    arti,tujuan,funngsi penegakan hukum? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    dalam tulisan dia atas mengatakan bahwa subtansi adalah aturan, norma dan prilaku nyata manusia berada pada sistem itu,, pertnyaannya, jadi sistem yang dikatakan dia atas apakah sistem hukumnya.? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pengertian prinsip differensi Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    prinsip putusan hakim di indonesia ? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.