Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Polisi Antikorupsi

oleh: salmandjazuli     Pengarang : DENNY INDRAYANA
ª
 
Persoalan yang akhirakhir ini mencuat terkait penanganan dugaan korupsi simulator SIM (surat izin mengemudi) bukanlah perdebatan hukum murni.

Aturan hukumnya sebenarnya sudah sangat jelas. Siapa yang lebih berwenang menyelidiki jika suatu kasus tindak pidana korupsi pada saat bersamaan ditangani lebih dari satu penegak hukum, undang-undang (UU) dengan tegas memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegak hukum yang lain apakah kepolisian atau kejaksaan harus legawa dan menyerahkan penanganan kasusnya kepada komisi antikorupsi tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penanganan kasus korupsi, apalagi yang diduga melibatkan petinggi penegak hukum, sering berjalan tersendat.Pengaruh kekuasaan dan koneksi yang dimiliki sang oknum petinggi tersebut menyebabkan proses hukumnya sering tidak tuntas. Biasanya sanksi yang muncul tidak mengarah ke pidana, tapi hanya sanksi disiplin administratif.Atau, kalaupun ada sanksi pidananya, yang berhasil dijerat adalah pelaku lapangan, dengan hukuman yang tidak menjerakan.

Apalagi, tidak jarang,kepada yang bersangkutan biasanya hanya diberikan jabatan untuk parkir sebentar selaku staf ahli,untuk kemudian setelah jangka waktu tertentu kembali diposisikan dalam kedudukan yang strategis lagi. Catatan sukses penegakan hukum antikorupsi kepada aparat penegak hukum yang saya ingat hanyalah ketika KPK memproses sendiri penyidiknya Suparman, yang akhirnya divonis hukuman penjara delapan tahun. Padahal, korupsi di bidang penegakan hukum (judicial corruption) sudah sangat merusak dan sampai pada tahap menjadi kanker ganas yang membajak rasa keadilan masyarakat.

Karena itu, di luar political corruption,korupsi di bidang penegakan hukum adalah prioritas kerja yang harus menjadi perhatian ekstra KPK. Jika catatan KPK dalam memberantas political corruption, utamanya dengan menjerat para politisi Senayan sudah cukup berhasil, tidak demikian halnya dengan judicial corruption. Dari sisi statistik, hakim, jaksa, advokat, dan polisi yang dijerat KPK masih sangat minim. Untuk pelaku tipikor dari unsur kepolisian, KPK bahkan tidak punya kasus lain kecuali penyidik mereka sendiri yaitu Suparman sebagaimana dijelaskan di atas.

Tentu saja, kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang sekarang ramai sebaiknya tidak menjadi “cicak” vs “buaya”jilid kedua.Institusi Polri terlalu besar untuk dikorbankan oleh perilaku beberapa oknumnya yang diduga korupsi. Justru karena kita sangat mencintai institusi Polri, kita ingin agar perilaku koruptif di kepolisian dapat segera dibersihkan walaupun mungkin terasa sakit dan meminjam tangan KPK.

Saya menghormati Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang saya kenal punya semangat yang sama untuk melakukan penertiban dan pembersihan di dalam jajaran kepolisian. Apalagi, kepada Menkopolhukam, Presiden SBY sudah menyarankan agar penanganan kasus simulator ini dilakukan KPK.Menkopolhukam Djoko Suyanto bahkan menyatakan sangat memahami aturan perundangan yang ada, namun perlu menjaga agar kedua institusi penting KPK dan Polri tetap bersinergi serta tidak saling berhadapan.

Namun, kalaupun jalan mediasi tidak tercapai, ruang yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum adalah dengan mengajukan sengketa kewenangan konstitusional antara lembaga negara (SKLN) ke hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi. Meskipun selalu akan muncul perdebatan apakah yang dipersengketakan merupakan sengketa konstitusional (objectum litis) dan subjeknya merupakan organ konstitusi (subjectum litis).

Selama ini MK sangat ketat dalam menilai objek dan subjek sengketa tersebut sehingga banyak permohonan SKLN yang tidak diterima MK. Namun, putusan MK terakhir terkait SKLN divestasi saham Newmont, di mana MK memasukkan sengketa pembelian saham tersebut sebagai constitutional dispute. Padahal, perdebatan tentang perlu atau tidaknya persetujuan DPR adalah kewenangan yang diatur di dalam UU. Becermin dari putusan SKLN divestasi saham Newmont tersebut, sengketa kewenangan penanganan perkara simulator SIM seharusnya juga dapat diputuskan MK.

Sekarang tinggal menunggu siapa yang akan membawa kasusnya ke MK, apakah Polri ataukah KPK. Saya pribadi sebenarnya tidak mendukung penuh penyelesaian melalui MK tersebut. Satu dan lain hal karena dalam putusan peradilan tetap akan ada pihak yang dimenangkan dan dikalahkan sehingga dampaknya atas relasi jangka panjang Polri dan KPK mungkin tetap tidak baik. Karena itu, mediasi dan dialog yang konstruktif—tidak konfrontatif— di antara KPK dan Polri tetap merupakan jalan yang terbaik.

Mari kembali saja ke norma dasar, laksanakan saja aturan main yang sudah digariskan oleh UU dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya yang secara jelas diatur dalam UU KPK. Mari kita hormati dan cintai institusi Polri dengan cara membersihkannya dari penyakit korupsi. Saya meyakini dan menaruh harapan, dalam melaksanakan tugasnya,KPK hanya menghukum oknum polisi dan tidak sampai merusak citra institusi Polri itu.
Diterbitkan di: 07 Agustus, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Komentar Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.