Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan

A) Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan

Negara Merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia.

Namun demikian, apa sebnarnya yang diartikan orang sebagai Negara tentulah tidak mudah untuk devinisikan

Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan negara atau state sebagai:

“ An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preser- vation of internal order ”

Masyarakat politik yang independen menempati didefinisikan wilayah, yang anggota-anggotanya bersatu bersama untuk tujuan melawan kekuatan eksternal dan preser- elevasi ketertiban intern

Philips, Jackson, dan Leopold mengatakan :

“ No independent political society can be termed as state unless it professes to exercise both these functions; but no modern state of any importance contents itself with this
narrow range of activity. As civilisationm becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”

‘’Tidak ada masyarakat politik yang independen dapat disebut sebagai negara kecuali mengaku melaksanakan kedua fungsi ini, tetapi tidak ada yang modern negara dari setiap isi pentingnya itu sendiri dengan sempit berbagai aktivitas. Sebagai civilisationm menjadi lebih kompleks populasi meningkat, dan kesadaran sosial muncul, kebutuhan panggilan diatur untuk increased perhatian; pajak harus livied untuk memenuhi kebutuhan tersebut; keadilan harus diberikan, perdagangan diatur, fasilitas pendidikan dan banyak layanan sosial lainnya disediakan’’

Selanjutnya dikemukakan juga oleh ketiga sarjana Inggris tersebut:
“A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these
functions, the state must have agents or organs through which to operate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their functions and powers, their relations inter and between them and the private citizen, form a large part of the constitution of a state”

“Sebuah negara modern sepenuhnya dikembangkan diharapkan untuk menghadapi massa besar asalah sosial, baik oleh aktivitas langsung atau dengan pengawasan, atau peraturan. Dalam angka untuk melaksanakan fungsi, negara harus memiliki agen atau organ yang akan igunakan ntuk beroperasi. Penunjukan atau pembentukan agen-agen atau organ, sifat umum dari fungsi an kekuasaan, hubungan mereka antar dan antara mereka dan warga sipil, membentuk bagian esar dari konstitusi suatu negara”