Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Pengertian DPD

oleh: Matnuh    
ª
 
  • Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah dewan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui Pemilihan Umum. DPD harus tidak rancu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    DPD memiliki peran seperti yang berikut:

    1. Mengajukan saran, diikuti dengan pembahasan dan pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan bidang hukum tertentu
    2. Mengawasi pelaksanaan hukum tertentu.
  • Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang dan dengan demikian, jumlah anggota DPD pada saat ini adalah 128 orang. Anggota DPD menjabat selama lima tahun, dengan akhir periode mereka berbetulan dengan waktu anggota-anggota DPD yang baru mengangkat sumpah.

    Tugas, wewenang, dan hak

    Tugas dan wewenang DPD, antara lain, adalah seperti yang berikut:

    1. Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rang undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah; hubungan antara pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber alam, dan sumber ekonomi yang lain; serta rang undang-undang yang terkait dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas rang undang-undang tersebut.
    2. Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    3. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan untuk membuat pertimbangan kepada DPR tentang rang undang-undang yang terkait dengan APBN.
    4. Memberikan pertimbangan kepada DPR tentang rang undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
    5. Mengawasi pelaksanaan hukum tentang otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan antara pusat dan daerah; pengelolaan sumber alam, dan sumber ekonomi yang lain; pelaksanaan anggaran daerah (APBD), pajak, pendidikan, dan agama.

    Anggota-anggota DPD juga memiliki hak interpretasi, memilih, mengutarakan pendapat, saran dan pertanyaan, selain memiliki hak membela diri, hak kekebalan, dan hak protokol.
    Diterbitkan di: 17 Juni, 2012   
    Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    TQ Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    pengertian DPD Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    jelaskan isi dari Pasal 22 UUD 1945? Lihat semua
    Terjemahkan Kirim Link Cetak
    X

    .