Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pemerintahan>Pengertian Hukum dan Pembagian Hukum

Pengertian Hukum dan Pembagian Hukum

oleh: Mifta_Mifta    
ª
 
  • Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum

    Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintahperintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/ penguasa.

    Untuk lebih memudahkan batasan pengertian hukum, perlu kalian ketahui unsur-unsur dan ciri-ciri

    hukum, yaitu:

    a. Unsur-unsur hukum di antaranya ialah:

    • Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat;
    • Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
    • Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan
    • Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

    b. Ciri-ciri hukum yaitu:

    Adanya perintah dan/atau larangan Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.

    Tujuan Hukum

    Secara umum tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut:

    a. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.

    b. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.

    c. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

    Kalian dapat bayangkan, bagaimana kalau dalam masyarakat dan negara tidak ada atau tidak berlaku hukum. Apa yang akan terjadi? Hukum sangat penting bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertanyaan mengenai apa fungsi hukum itu dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar : Apakah tujuan hukum itu ?

    Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dari hukum. Ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia di
    manapun juga.


    Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal. Dengan demikian, tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya kepastian dan ketertiban. Selain itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan. Namun, keadilan itu sering dipahami secara berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.


    Pembagian Hukum

    Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Sedangkan Hukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).

    Apabila dilihat menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubunganhubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, misal Hukum Perdata. Adapun Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).

    Hukum Publik terdiri dari :

    1. Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swantantra).
    2. Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alatalat perlengkapan negara.
    3. Hukum Pidana ( Pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatanperbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.
    4. Hukum Internasional, yang terdiri dari Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional. Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hukum antara warga negarawarga negara sesuatu bangsa dengan warga negara-warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Hukum Publik Internasional (Hukum Antara Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.
  • Diterbitkan di: 27 Maret, 2012   
    Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    tolong dijawab apa yang dimaksud hukum perselisihan? Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang dimaksud hukum perselisihan Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    batasan hukum pidana,pembagian sumber hukum dan kedudukannya dalam tata hukum di indonesia itu seperti apa sih?jlskan ya.. Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa saja yang termasuk pengertian hukum dagang indonesia? Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang dimaksud hukum alam? Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    HUKUM TERTULIS DI BEDAKAN MENJADI? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
    1. Jawaban  :    2 13 Nopember 2012
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    pengertian dari sumber nya Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    pembagian hukum di bagi 7 yaitu apa saja dan pengertiannya Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    jelaskan pembagian hukum menurut cara mempertahankannya? Lihat semua
    1. Menjawab   Pertanyaan  :    9 pengertian hukum Lihat semua
    Terjemahkan Kirim Link Cetak
    X

    .