Akibat dari Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak transparan
1. Ciri pemerintahan yang tidak transparan.
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-style-parent:"";
line-heigh t:115%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
·
Pada tingkat sistemik, sistem politiknya
cenderung makin tertutup dan eksklusif.
·
Mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois
dan otoriter.
·
Sistem informasi politik yang ada sangat
terbatas pada penyampaian pesan-pesan dari atas.
Beberapa Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Tidak Transparan Serta Akibatnya Menurut UNDP tahun 1997
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-style-parent:"";
line-heigh t:115%;
font-size:11.0pt;
font-family:" Calibri","sans-serif";}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:"TableGrid";
border:solid windowtext 1.0pt;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
No. Karakteristik Indikator Penyelenggara Akibat
1 Partisipasi ·
Informasi hanya
sepihak & bersifat instruktif Warga dan pers menjadi pasif,
·
Kebebasan
berserikat dan berpendapat serta tidak ada kritik, dan
terkekang
pers sangat dibatasi dengan berbagai aturan
2 Aturan Hukum ·
Hukum peraturan
dan perundangan berpihak Penguasa menjadi otoriter,
posisi
kepada penguasa masyarakat lemah, hidup dalam
·
Peraturan
tentang HAM terabaikan ketakutan serta tertekan
3 Transparan ·
Informasi yang
diperoleh hanya satu arah,
dari pemerintah.
·
Masyarakat
dibatasi dalam memperoleh informasi Masyarakat tidak banyak
tahu apa
yang terjadi pada negaranya
4 Daya Tanggap ·
Proses
pelayanan sentralistik dan kaku
·
Banyak pejabat
memposisikan diri sebagai Sarat dengan KKN
penguasa
5 Berorientasi
Konsensus ·
Pemerintah
lebih banyak bertindak sebagai alat Pemerintah cenderung
otoriter
kekuasaan Negara karena menutup jalan bagi
·
Lebih banyak
bersifat komando dan instruksi dilaksanakannya konsensus dan
musyawarah