Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pemerintahan>Pemerintahan : Pengertian dan Karakteristik Pemerintahan yang Baik

Pemerintahan : Pengertian dan Karakteristik Pemerintahan yang Baik

oleh: Ainnist     Pengarang : Anonim
ª
 
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; line-heigh t:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}

1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah : Lembaga / Orang yang mengatur dan memajukan Negara.

Pemerintahan : Hal, cara, hasil kerja pemerintah dalam mengatur Negara dengan rakyatnya

Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

a) Pemerintah dalam arti LUAS : Suatu pemerintah berdaulat sebagai gabungan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di suatu Negara yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

b) Pemerintah dalam arti SEMPIT : Suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan Negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinetnya.

Pemerintahan menurut Kooiman :

proses interaksi antara berbagai pelaku dalam pemerintahan dengan kelompok masyarakat atau berbagai individu masyarakat.

Inti pola penyelenggaraan pemerintahan dalam pemerintahan :

· Proses Koordinasi

· Pengendalian

· Pengaruh dan penyeimbangan setiap hubungan interaksi tsb.


2. Karakteristik Pemerintahan

Karakteristik pola pemerintahan pada masyarakat modern adalah :

a) Kompleksitas

Dalam menghadapi situasi yang kompleks, pola penyelenggaraan pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi koordinasi & komposisi.

b) Dinamika

Pola pemerintahan yang dikembangkan adalah pengendalian & kolaborasi di antara berbagai faktor yang terlibat

c) Keanekaragaman

Masyarakat dengan berbagai kepentingan diatasi dengan pola penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pengaturan dan integrasi atau keterpaduan.


3. Faktor dalam Kepemerintahan (Governance)

a) Negara dan Pemerintah

Yaitu keseluruhan lembaga politik dan sektor public.

Peran dan tanggung jawabnya :

· Hukum

· Pelayanan Publik

· Desentralisasi

· Transparansi dan Pemberdayaan Masyarakat

· Penciptaan Pasar yang Kompetitif

· Pembangunan Lingkungan yang kondusif bagi tercapainya pembangunan.

b) Sektor Swasta

Yaitu perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti :

· Industri dan perdagangan

· Perbankan dan koperasi sektor informal

Peranannya adalah :

· Peningkatan poduktivitas

· Penyerapan tenaga kerja

· Pengembangan sumber penerimaan Negara dan inventasi

· Pengembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.

c) Masyarakat Madani

Yaitu kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Dalam konteks kenegaraan, masyarakat merupakan subjek pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berinteraksi sosial, politik, dan ekonomi.


4. Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

a) Pengertian

Pemerintah yang Baik : Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan dapat meningkatkan kemaampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional.

b) Aspek-aspek Pemerintahan yang Baik

· Hukum atau Kebijakan

Merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan.

· Kompetensi dan Transparansi Pemerintahan

Yaitu kemampuan membuat perencanaan, melakukan implementasi secara efisien, penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin & model administratif, dan keterbukaan informasi.

· Desentralisasi

Yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen

· Penciptaan pasar yang kompetitif


c) Karakteristik Pemerintahan yang Baik menurut UNDP

· Partisipasi

· Aturan Hukum

· Transparan

· Daya Tanggap

· Berorientasi Konsensus

· Berkeadilan

· Efektivitas dan Efisiensi

· Akuntabilitas

· Bervisi Strategis

· Saling Keterkaitan

d) Asas-asas Umum Pemerintahan Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999

· Asas Kepastian Hukum

· Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

· Asas Kepentingan Hukum

· Asas Keterbukaan

· Asas Proporsionalitas

· Asas Profesionalitas

· Asas Akuntabilitas


Diterbitkan di: 30 Desember, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pemerintah yang baik Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    mengapa diperlukanpemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN di indonesia Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    jelaskan,mengapa dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik di perlukan sikap transparan,akuntabel,dan profesional Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    hukum pemerintah itu hukum yang dibuat oleh pemerintah atau hukum yang mengatur pemerintah Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah aturan hukum yang dibuat pemerintah itu untuk mengatur pemerintah itu sendiri ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    Ya, dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah diatur oleh: Asas desentralisasi (penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom), Tugas Pembantuan (penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa);dan Dekonsentrasi (pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur) 27 Januari 2012
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.