Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pemerintahan>Prosedur Pemeriksaan Rekening Bank

Prosedur Pemeriksaan Rekening Bank

oleh: yusfy0527     Pengarang : Fikram
ª
 

Bahwa untuk memeriksa rekening bank didasarkan pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana Rekening yang boleh diperiksa penyidik hanya milik seorang yang sudah dinyatakan statusnya sebagai tersangka. Selanjutnya pemeriksaan rekening tersangka harus dengan ijin Gubernur Bank Indonesia.

Prosedur pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, dengan menyebut identitas tersangka, Bank dan nomor rekening yang akan diperiksa, serta identitas penyidik yang akan memeriksa rekening tersebut.

2. Permohonan dilampiri dengan Laporan Polisi , Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara Tersangka.


Setelah ijin Gubernur Bank Indonesia diterima, penyidik membuat surat kepada Bank yang dimaksud dengan merujuk surat ijin Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan menyebut hal-hal apa yang diminta untuk diperiksa pada rekening tersangka tersebut. Untuk rekening yang diperiksa, terlebih dahulu dilakukan tindakan pemblokiran dengan maksud menghentikan lalu-lintas pada rekening tersebut.

Dari hasil pemeriksaan lalu-lintas rekening dapat ditindak lanjuti dengan penyitaan bila dianggap perlu oleh penyidik..


Selanjutnya tata cara pemblokiran dan penyitaan dilakukan dengan ;


1. Surat pemblokiran disampaikan oleh penyidik ke Bank dengan tembusan Bank Indonesia yang memuat antara lain tindak pidana yang disangkakan, identitas dan nomor rekening dan atau bukti simpanan serta nama dan alamat kantor Bank.

2. Pemblokiran dilakukan atas rekening dan atau bukti simpanan yang diduga terkait tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

3. Penyidik dapat menentukan jumlah nominal simpanan yang diblokir untuk disampaikan ke Bank.

4. Pemblokiran diberikan batas waktu sampai dengan terbitnya surat ijin membuka rahasia bank dari Bank Indonesia dan sampai terlaksananya penyitaan.

5. Simpanan yang diblokir tetap berada dan ditatausahakan pada bank yang bersangkutan atas nama pemilik rekening atau bukti simpanan.

6. Setelah diblokir, penyidik harus segera mengajukan permohonan ijin membuka rahasia bank kepada Gubernur Bank Indonesia.

7. Dalam pertimbangan tertentu, pemblokiran dapat ditindak lanjuti dengan penyitaan.

8. Simpanan yang disita guna dijadikan barang bukti, tetap berada pada rekening atas nama pemilik rekening / bukti simpanan dan dititipkan kepada Bank dengan status barang sitaan dengan membuat Berita Acara Penitipan.

9. Barang sitaan yang diserahkan kepada penyidik ke Jaksa Penuntut Umum pada tahap kedua, tetap ditatausahakan pada bank yang bersangkutan atas nama pemilik rekening / bukti simpanan dengan dibuat berita acara penitipan oleh Jaksa Penuntut Umum.

10. Hak dan kewajiban yang melekat pada simpanan yang disita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dana simpanan yang disita.

11. Khusus terhadap rekening giro milik bank umum yang ditatausahakan pada bank indonesia tidak dapat diblokir atau disita karena terkait dengan stabilitas sistem perbankan.

12. Dokumen asli yang disita penyidik, tetap ditatausahakan pada bank yang bersangkutan dengan membuat berita acara penitipan barang bukti, sedangkan untuk dokumen palsu yang dimiliki bank dapat langsung dilakukan penyitaan.

Diterbitkan di: 24 Desember, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    dari mana sumber tentang tata cara yang ditulis ini..? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.