Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pemerintahan>Hubungan Tata Kerja Presiden – DPR –MK DAN MPR Dalam Hal Pemberhentian

Hubungan Tata Kerja Presiden – DPR –MK DAN MPR Dalam Hal Pemberhentian

oleh: yusfy0527     Pengarang : Srijuddin
ª
 

Presiden/wakil presiden bisa dikenakan impeachment bila melakukan pelanggran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat (pasal 7B (3)***) seperti

(i) pengkhianatan (treason), (ii) penyuapan (bribery), (iii) tindak pidana berat (high crimes), dan (iv) perbuatan tercela (misdemeanors). Ketentuan ini bukan hanya terbatas pada jabatan presiden/wakil presiden, melainkan juga pejabat-pejabat negara lainnya.

Permintaan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi itu sebelumnya harus didahului dengan sidang paripurna yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota DPR. Keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi harus didukung sedikitnya 2/3 dari anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.
Proses yang dilakukan DPR ini, meskipun dilandaskan pada dugaan-dugaan pelanggaran hukum, murni sebagai proses politik. Karena itu, soal salah-tidaknya presiden/wakil presiden bisa jadi sangat tergantung pada konstelasi di DPR. Bila pendukung presiden di DPR kuat, permintaan kepada Mahkamah Konstitusi bisa urung diajukan.
Proses berikutnya berada di Mahkamah Konstitusi. Atas permintaan DPR, Mahkamah Konstitusi harus memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR dalam waktu paling lama 90 hari. Proses yang dijalankan Mahkamah Konstitusi jelas sebuah proses hukum. Yang dicari adalah kebenaran material, bukan lagi seberapa besar dukungan terhadap presiden di lembaga itu, walaupun tak dapat dimungkiri Mahkamah Konstitusi pun nantinya rawan diintervensi ke-pentingan politik.
Jika Mahkamah Konstitusi menguatkan pendapat DPR, DPR pun kembali bersidang untuk meneruskan usul pemberhentian presiden/wakil presiden kepada MPR. Pasal tentang impeachment dalam UUD 1945 tidak menjelaskan apakah tersedia alternatif bagi DPR untuk tidak meneruskan proses impeachment itu atau tidak.
Demikian pula dengan persidangan setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan pendapat DPR, apakah harus dihadiri 2/3 juga atau tidak. Agaknya Panitia Ad Hoc I—panitia yang menyiapkan draf perubahan ketiga UUD 1945—menganggap bahwa persidangan itu dengan sendirinya akan meneruskan proses impeachment karena pendapat mereka sudah diperkuat Mahkamah Konstitusi. Namun, bagaimana pun, karena keputusan DPR bersifat politis, suatu saat bukan tidak mungkin para pendukung presiden berupaya kembali menjegal proses impeachment itu.
Proses impeachment selanjutnya, jika DPR kemudian jadi melanjutkannya, adalah di MPR. Sidang pemberhentikan itu harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota MPR—syarat kuorum ini jauh lebih berat ketimbang kuorum untuk mengubah UUD yang mengisyaratkan kehadiran 2/3 anggota MPR.
Presiden dinyatakan berhenti bila minimal 2/3 dari yang hadir menyetujuinya. Dalam proses di MPR ini, yang merupakan proses terakhir, presiden/wakil presiden diberi kesempatan untuk membela diri.

Diterbitkan di: 24 Desember, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    mengapa MA merupakan lembaga yang independen ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimana hubungan antara DPA dengan presiden ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimana hubungan antara BPK dengan DPR ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimana hubungan antara DPR dengan presiden ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimana hubungan antara MPR dengan presiden ? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.