Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Pengertian Peraturan Menteri

oleh: rajauntung     Pengarang : badriyah
ª
 

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami kajian ini, maka
suatu uraian singkat tentang pengertian peraturan menteri perlu disajikan lebih
spesifik. Karena penyajian pengertian ini tidak jarang, terutama dalam kajiankajian
ilmu sosial, suatu istilah dapat dipahami tidak sama dan di pandang
dari aspek yang berbeda. Perbedaan pemakaian pengertian atau konsep dalam
memandang sesuatu tentu akan menghasilkan kesimpulan berbeda pula.
Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tataan
(kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.
Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala Negara untuk
kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur
menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan
dengan ijtihadnya sendiri Menteri adalah pembantu presiden. Menteri menurut Undang-undang
Dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri
membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidangbidang
tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Meskipun UUD
1945 menyatakan menteri memimpin departemen, kenyataannya selalu tidak
begitu. Terdapat menteri yang tidak memimpin departemen. Dalam praktek
istilah “Menteri Negara”, justru menunjukkan menteri yang tidak memimpin
departemen. Untuk menteri yang memimpin departemen, cukup disebut
menteri. Penamaan menteri negarapun mengalami perkembangan. Menteri
tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen dan tidak
membidangi tugas pemerintahan tertentu. Menteri Negara semacam ini kita
jumpai misalnya pada Kabinet Presidensiil pertama (1945).
Pada saat ini, menteri negara meskipun tidak memimpin departemen
tetapi menjalankan tugas pemerintahan di bidang tertentu seperti Menteri
Negara Pemuda dan Olah Raga. Selain itu terdapat pula Menteri Koordinator
(seperti Menko EKUIN) dan Menteri Muda (seperti Menteri Muda
Keuangan).terdapat juga jabatan yang diberi nama Menteri seperti
Menteri/Sekretaris Negara.
Dewan menteri atau kabinet adalah suatu alat pemerintahan yang
timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Menurut Ismail Suny,kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya, menterimenteri
itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet dan
dalam teori hukum (legal theory) mereka hanyalah “servant of the crown”,
kepada siapa kekuasaan eksekutif dibebankan.
Konteks sistem pemerintahan presidensiil, menteri-menteri diangkat
dan diberhentikan oleh presiden karena itu ia bertanggungjawab kepada
presiden. Namun demikian, menteri-menteri Negara bukanlah pegawai tinggi
biasa tetapi ia berkedudukan sebagai pemimpin departemen. Dalam hal ini,
menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan
politik negara mengenai departemennya.
Susunan organisasi departemen (KEPRES No. 45 Tahun 1974 yang
diubah dengan KEPRES No. 45 Tahun 1984 terdiri dari Menteri sebagai
pimpinan departemen, Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspetorat
Jenderal, Kantor Wilayah, dan satuan-satuan lain yang lebih rendah seperti
Biro, Direktorat, Pusat dan Inspektorat). Susunan organisasi ini
dikelompokkan menjadi beberapa unsur, yaitu: unsur Pimpinan (Menteri),
unsur Pembantu Pimpinan (Sekretariat Jenderal), unsur Pelaksana (Direktorat
Jenderal), dan unsur Pengawasan (Inspektorat Jenderal).
a. Menteri mempunyai tugas, yaitu:
1) Memimpin Departemen.
2) Menentukan kebijaksanaan di bidang pemerintahan yang secara
fungsional ada di bawahnya.
3) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi,
dan organisasi lainnya.
b. Sekretariat Jenderal melakukan tugas pembinaan administrasi, organisasi,
ketatalaksanaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam
lingkungan departemennya. Sedangkan fungsinya adalah:
1) Melakukan koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama,
mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh administrasi
departemen.
2) Melakukan perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana,
mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan
kebijaksanaan.
3) Melakukan pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata
usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan,
dan peralatan/perlengkapan seluruh departemen.

4) Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina
dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan
departemen.
5) Melakukan penelitian dan pengembangan dalam arti membina satuan
penelitian dan pengembangan sepanjang belum dilakukan oleh satuan
organisasi lainnya dalam departemen yang bersangkutan.
6) Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam arti membina satuan
pendidikan dan latihan sepanjang belum dilakukan oleh satuan lain
dalam departemen yang bersangkutan.
7) Melakukan hubungan masyarakat.
8) Melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan
dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundangundangan.
9) Membina dan memelihara ketenangan dan ketertiban dalam
lingkungan departemen.
c. Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktorat Jenderal, menyelenggarakan
fungsinya, adalah:
1) Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan
pembinaan, dan pemberian perizinan.
2) Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya.

d. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal, yang bertugas
melakukan pengawasan dan menyelenggarakan fungsinya, adalah:
1) Pemeriksaan administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil
fisik pelaksanaan pembangunan.
e. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal departemen atau direktorat
Jenderal. Kantor Wilayah dipimpin Kepala Kantor Wilayah yang
bertanggungjawab kepada Menteri atau Direktorat Jenderal.
Keputusan bersama menteri dalam ketatanegaraan adalah suatu
peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi
warga negara diadakan dan di pelihara oleh penguasa negara.
Diterbitkan di: 11 Juni, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    mentri yang memimpin bagian departemen disebut Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    berikan penjelasan lebih detail tentang maksud dan tujuan Peraturan Mentri (PERMEN) ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    masa dimana para calon peserta pemilu mangadakan penggalangan massa disebuT 28 Oktober 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    menteri yang tidak memimpin departemen disebut? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    saya maunanya kpan masa dimana para calon peserta pemilu mangadakn penggalangan massa di sebut 28 Oktober 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    menteri yang tidak memimpin departemen disebut apa ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    portofolio 28 Oktober 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    saya mau bertanya ya, kalo pngertian dari menteri departemen apa ya ? mudah mudahan ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. terimakasih ... :) Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pengertian peraturan saja? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang dimaksud dengan peraturan Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang dimaksud administrasi negara Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa contoh dari peraturan? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Apa pengertian dari peraturan menteri kesehatan? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    DIBACA JAJ ,,,, 12 Maret 2012
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.