Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pemerintahan>Penetapan Wilayat al-Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam

Penetapan Wilayat al-Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam

oleh: rajauntung     Pengarang : muhnurul
ª
 

Wilayat al-Hisbah sebagai salah satu wilayah qadha dalam sistem
pemerintahan Islam, memiliki perbedaan dalam mendefinisikan dan
menggambarkannya antara konsep-konsep dengan realitas dalam konteks
sejarah. Abu Ya’la Muhammad Ibn al-Husein al-Farakhi dalam al-Ahkam al-
Sulthaniyah menyatakan bahwa Wilayat al-Hisbah adalah menyuruh berbuat
baik, dengan melarang berbuat munkar.
Definisi ini terlalu umum untuk menggambarkan Wilayat al-Hisbah itu
sendiri dengan alasan bahwa pemerintahan Islam pun selalu berupaya untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar. Sementara dalam
konteks sejarah, Wilayat al-Hisbah merupakan salah satu lembaga dari
lembaga peradilan yang kewenangannya terpusat pada tempat-tempat transaksi
sebagaimana terlihat dalam sejarah Daulah Umayyah dan Abbasiyah, bahkan
pada masa Nabi SAW. Akan tetapi, yang jelas bahwa Wilayat al-Hisbah bukan
merupakan bentukan pengaruh budaya imperium Romawi seperti yang
diungkap oleh Schacht. Namun, lembaga ini lahir secara alami yang
kemungkinan dilatarbelakangi oleh: a) adanya aturan-aturan dalam nash yang
mengatur sistem jual beli secara ketat, b) adanya isyarat syara’ membentuk
pasar yang sesuai dengan syariat Islam.
Untuk melihat lebih jelas kapan Wilayat al-Hisbah ini terlepas dari
kekuasaan khalifah (pemerintah), maka perlu dilihat dalam periodisasi sejarah.
Taufiq Abd. al-Gani al-Rasyasyi memberikan pernyataan bahwa Rasulullah
dan para khalifah al-rasyidin pada awal pemerintahan Islam langsung terjun
dalam melaksanakan fungsi hisbah. Namun, ketika urusan pemerintahan
semakin banyak, kewenangan ini dikhususkan pada lembaga tertentu yang
pada masa berikutnya disebut Wilayat al-Hisbah.
Pernyataan di atas dapat diterima karena secara faktual terlihat embrio
lembaga ini sudah ada pada masa Nabi SAW yang ketika itu kewenangannya
masih dilaksanakan oleh Nabi SAW dan setelah Futuhat al-Makkah tugas pengawasan pasar didelegasikan kepada Umar Ibn al-Khaththab di Madinah,
dan Sha’id Ibn Sha’id Ibn al-Ash untuk Makkah. 
Pada masa Khulafa al-Rasyidin, hisbah masih dipegang oleh khalifah di
samping mengangkat petugas hisbah (muhtasib) untuk melaksanakan
kewenangan hisbah tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Umar Ibn al-
Khaththab yang mengangkat Sa’id Ibn Yazid, Abdullah Ibn Uthbah, dan
Ummu al-Syifa sebagai muhtasib. Begitu juga pada masa Utsman Ibn Affan
dan Ali Ibn Thalib. Dengan demikian pada masa Nabi SAW dan Khulafa al-
Rasyidin belum secara jelas adanya pemisahan antara Wilayat al-Hisbah
dengan kekuasaan khalifah.
Periode selanjutnya pada masa Daulah Umayyah, Wilayat al-Hisbah
sudah terpisah kekuasaannya dengan kekuasaan khalifah. Ini terlihat pada
eksistensi Wilayat al-Hisbah sebagai salah satu lembaga peradilan (qadha),
walaupun pengangkatan muhtasib masih berada dalam kekuasaan khalifah,
sebagaimana yang dilakukan Muawiyah Ibn Abi Sufyan yang mengangkat Qais
Ibn Hamzah al-Mahdaq sebagai muhtasib. Hal ini menunjukkan bahwa Wilayat
al-Hisbah sudah terpisah dari kekuasaan khalifah, hanya saja penetapan
peraturan pelaksanaan hisbah masih menjadi tugas khalifah. Oleh karena itu,
pertanyaannya kapankah Wilayat al-Hisbah ini resmi dinyatakan sebagai suatu
lembaga? Menurut Hassan Ibrahim Hassan, yang dikuatkan oleh Muhammad Salam Madzkur dalam bukunya al-Qadha fi al-Islam bahwa Wilayat al-Hisbah
sebagai suatu lembaga dengan muhtasib petugasnya, yaitu pada masa khalifah
al-Mahdi al-Abbasiyah (158 – 169 H / 775 – 785 M).
Pada masa pemerintahan Abbasiyah, kelembagaan hisbah masih sama
dengan kelembagaan hisbah pada periode Umayyah, Namun kewenangan
mengangkat muhtasib sudah tidak lagi dalam kekuasaan khalifah, tetapi
diserahkan kepada qadhi al-qudhah, baik mengangkat maupun
memberhentikannya.
Sistem penerapan Wilayat al-Hisbah, muhtasib tidak berhak untuk
memutuskan hukum sebagaimana halnya pada wilayah qadha, muhtasib hanya
dapat bertindak dalam hal-hal skala kecil dan pelanggaran moral yang jika
dianggap perlu muhtasib dapat memberikan hukuman ta’zir terhadap
pelanggaran moral. Berdasarkan hal ini kewenangan muhtasib lebih mendekati
kewenangan polisi, tetapi bedanya, ruang gerak muhtasib hanyalah soal
kesusilaan dan keselamatan masyarakat umum, sedangkan untuk melaksanakan
penangkapan, penahanan, dan penyitaan tidak termasuk dalam
kewenangannya. Di samping itu, muhtasib juga berwenang melakukan
pencegahan terhadap kejahatan perdagangan dalam kedudukannya sebagai
pengawas pasar, termasuk mencegah gangguan dan hambatan, pelanggaran dijalan, memakmurkan masjid, dan mencegah kemunkaran seperti minumminuman
keras, perjudian, dan lain-lain.
Wilayat al-Hisbah merupakan salah satu lembaga peradilan (qadha)
dalam sistem pemerintahan Islam, yang memiliki kewenangan untuk amar
ma’ruf nahi munkar. Embrio lembaga ini telah ditemui sejak masa Nabi SAW
sebagai salah satu kewajiban agama, dan pada masa pemerintahan Bani
Umayyah dan Abbasiyah lembaga ini menjelma menjadi sebuah lembaga
terpisah dari kekuasaan khalifah.
Wilayat al-Hisbah ini berwenang untuk memberikan hukuman terhadap
pelanggar hukum. Walaupun demikian, muhtasib tidak memberikan hukuman
tersebut secara langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan seperti menasehati,
mengingatkan, yang kesemuanya itu termasuk dalam kategori ta’zir.
Namun demikian Wilayat al-Hisbah hanya bertugas mengawasi hal-hal
yang tampak (zahir) dan sudah ma’ruf di kalangan masyarakat. Yaitu perkaraperkara
umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajiban
melaksanakannya ataupun meninggalkannya, atau sering juga disebut perkaraperkara
yang sudah menjadi ‘uruf (adat) dalam keseharian masyarakat. Adapun
perkara-perkara detail yang masih berupa was-was, dugaan, syak wasangka,
dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, kesaksian dan
sumpah adalah bukan wewenang WH, tetapi menjadi wewenang lembaga
lainnya yaitu wilayatul qadha’ atau wilayatul mazalim.
Diterbitkan di: 10 Juni, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang dimaksud dendan tahapan penerapan sanksi pelaksanaan hisbah? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    seperti apa tahapan penerapan sanksi pada pelaksanaan hisbah? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    gk tw 10 Oktober 2013
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa bedanya wilayatul hisbah sekarang dengan masa nabii? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.