Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Konvensi Ketatanegaraan

oleh: RizqiLancar     Pengarang: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie; S.H.
ª
 


Dalam Hukum Tata Negara (constitutional law),
dikenal pula apa yang disebut konvensi ketatanegaraan
(the convention of the constitution). Konvensi ketata-
negaraan mempunyai kekuatan yang sama dengan
Undang-undang, karena diterima dan dijalankan, mes-
kipun hakim di pengadilan tidak terikat olehnya. Bahkan
seringkali konvensi ketatanegaraan ini menggeser ber-
lakunya suatu peraturan perundang-undangan yang
tertulis.
Sebagai contoh, pada awal kemerdekaan, dapat di-
kemukakan bahwa menurut Pasal 17 Undang-Undang
Dasar 1945, Menteri Negara bertanggung jawab kepada
Presiden, karena ia adalah pembantu Presiden. Dalam
perkembangan ketatanegaraan Indonesia di tahun 1945,
ternyata ketentuan yang menyatakan bahwa Menteri
Negara harus bertanggung jawab kepada Presiden, kare-
na konvensi ketatanegaraan, diubah menjadi bertang-
gung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional In-
donesia Pusat (BP-KNIP). Pada masa itu, Badan Pekerja
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) ini berfungsi
sebagai semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan tugas-tugas yang bersifat legislatif.
Hal ini terjadi karena keluarnya Maklumat Wakil
Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, yang kemudian
diikuti dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Novem-
ber 1945, di mana Komite Nasional Indonesia Pusat yang
semula membantu Presiden dalam menjalankan wewe-
nangnya berdasarkan Aturan Peralihan Pasal IV Un-
dang-Undang Dasar 1945, menjadi badan yang sederajat
dengan Presiden, dan sebagai tempat Menteri Negara
bertanggung jawab. Dengan demikian, sistem pemerin-
tahan yang semula menganut sistem presidentil (presi-
dential system) berubah menjadi sistem pemerintahan
parlementer. Hal ini dapat dilihat dalam kabinet Syahrir
I, II, dan III, serta kabinet Amir Sjarifudin yang meng-
gantikannya.
Konvensi ketatanegaraan dapat dibedakan dari
kebiasaan ketatanegaraan. Dalam kebiasaan terdapat un-
sur yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang
sama berulang-ulang dilakukan, yang kemudian diterima
dan ditaati. Kebiasaan ketatanegaraan akan menjadi
hukum kebiasaan yang mengikat apabila ia diberi atau
dilengkapi dengan sanksi. Kebiasaan ketatanegaraan
ialah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang
dilakukan berulang kali, sehingga ia diterima dan ditaati
dalam praktik ketatanegaraan, walaupun ia bukan hu-
kum. Di sinilah letak perbedaannya dengan ketentuan
hukum yang sudah tidak diragukan keabsahannya.
Kebiasaan ketatanegaraan walaupun bagaimana penting-
nya tetap merupakan kebiasaan saja.
Sebagian kebiasaan ketatanegaraan memang dapat
disebut sebagai konvensi ketatanegaraan. Akan tetapi,
tidak selalu konvensi ketatanegaraan merupakan kebia-
saan ketatanegaraan, sebab konvensi dapat timbul mes-
kipun sesuatu belum menjadi kebiasaan. Misalnya
tindak penyimpangan dari ketentuan konstitusi, tetapi
telah mendapatkan kesepakatan bersama atau dibiarkan
berlaku oleh semua pihak yang terkait, maka hal itu
dapat diterima sebagai konvensi ketatanegaraan, meski-
pun belum menjadi kebiasaan yang dimaksud di atas.
Kebiasaan mempersyaratkan terjadinya perulangan-
perulangan. Tetapi dalam konvensi tidak harus lebih
dulu terjadi perulangan. Uraian lebih rinci beserta con-
toh-contoh mengenai hal ini akan dibahas dalam sub bab
tersendiri

Diterbitkan di: 07 Maret, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    contoh konvensi ketatanegaraan Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa kegunaan konvensi itu sendiri ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    contoh tindak penyimpangan dari ketentuan konstitusi tersebut seperti apa? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    presidensil ke parllementer sangat manyimmpang 03 April 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa saja contoh-contoh konvensi di indonesia? ( 2 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu. 31 Oktober 2012
  1. Jawaban  :    pembuatan pidato presiden menjelang HUT RI,,TRS APALAGI Y?AKU JGA BNGUNG KI 18 Oktober 2011
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa perbedaan konvensi dengan kebiasaab ketatanegaraan Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.