Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pemerintahan>Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif

Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif

oleh: RizqiLancar     Pengarang: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie; S.H.
ª
 

Hukum Tata Negara juga dapat dibedakan antara
Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara
Positif. Hukum Tata Negara Umum membahas asas-
asas, prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan
Hukum Tata Negara Positif hanya membahas hukum
tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu
tertentu, sesuai dengan pengertian hukum positif.
Misalnya, hukum tata negara Indonesia, Hukum Tata
Negara Inggris, ataupun Hukum Tata Negara Amerika
Serikat yang dewasa ini berlaku di masing-masing negara
yang bersangkutan, adalah merupakan hukum tata
negara positif. Sedangkan prinsip-prinsip teoritis yang
berlaku umum atau universal di seluruh negara tersebut
adalah merupakan materi kajian Hukum Tata Negara
Umum atau disebut sebagai Hukum Tata Negara saja.
Kadang-kadang dalam istilah Hukum Tata Negara
Indonesia juga tercakup 2 (dua) pengertian, yaitu (i)
hukum tata negara positif yang sedang berlaku di
Indonesia dewasa ini, dan (ii) berbagai kajian mengenai
hukum tata negara Indonesia di masa lalu dan yang akan
datang, meskipun belum ataupun sudah tidak berlaku
lagi sebagai norma hukum positif. Oleh karena itu, kita
dapat membedakan pula antara Hukum Tata Negara
sebagai Ilmu Hukum (the science of constitutional law)
dan Hukum Tata Negara sebagai Hukum Positif (the
positive constitutional law). Jika hal ini ditambahkan
kepada kedua unsur bentuk (vorm) dan isi (inhoud) se-
perti dikemukakan di atas, maka Hukum Tata Negara ya-
ng kita bahas di sini dapat dibedakan dalam tiga aspek,
yaitu:
a. Hukum Tata Negara Umum yang berisi asas-asas hu-
kum yang bersifat universal.

b. Hukum Tata Negara yang berisi asas-asas yang ber-
kembang dalam teori dan praktik di suatu negara
tertentu, seperti misalnya Indonesia.
c. Hukum Tata Negara Positif yang berlaku di Indo-
nesia yang mengkaji mengenai hukum positif di
bidang ketatanegaraan di Indonesia.

Pada umumnya, aspek hukum tata negara yang
kebanyakan mewarnai pemikiran para ahli hukum tata
negara kita seperti yang tercermin dalam berbagai buku
yang diterbitkan dan menjadi bahan bacaan di berbagai
perguruan di Indonesia adalah yang disebutkan terakhir,
yaitu Hukum Tata Negara Positif. Sudah tentu hal ini
tidak ada salahnya, karena nyatanya pada aspek ketiga
ini, buku-buku yang ditulis dan diterbitkan juga terbilang
masih sangat sedikit. Namun demikian, jika semua ahli
hukum tata negara dan semua sarjana hukum tata ne-
gara di tanah air kita hanya terpaku kepada fenomena
hukum tata negara positif saja, maka kita sebagai bangsa
akan ketinggalan zaman di bidang ini.
Sekarang dunia sudah sangat pesat berubah. Ilmu
pengetahuan dan teknologi di semua cabang dan ranting-
nya juga bergerak cepat menyesuaikan diri dengan
perubahan zaman. Dalam bidang ilmu hukum tata
negara, tidak terkecuali, juga telah mengalami peruba-
han yang fundamental di era globalisasi sekarang ini.
Oleh karena itu, teori-teori umum tentang hukum tata
negara yang berkembang di dunia juga penting untuk
diikuti dengan seksama oleh para sarjana hukum, khu-
susnya oleh para ahli hukum tata negara kita. Oleh
karena itu, sudah saatnya, studi hukum tata negara di
berbagai fakultas hukum di tanah air hendaklah me-
ngembangkan ketiga aspek hukum tata negara tersebut
secara bersama-sama dan seimbang.
Kita tidak boleh membiarkan bidang hukum tata
negara hanya dikembangkan sebagai ilmu kata-kata dan

upaya pengkajian terhadap konstitusi dipersempit hanya
sebagai studi tentang perumusan kata-kata dalam pasal-
pasal konstitusi belaka. Hukum Tata Negara, pertama-
tama haruslah dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan
hukum yang bersifat universal. Setelah itu, Hukum Tata
Negara baru dapat dipahami sebagai persoalan hukum
dan konstitusi yang tumbuh dalam praktik ketatane-
garaan Indonesia dari waktu ke waktu, sehingga untuk
selanjutnya dapat pula dimengerti sebagai persoalan hu-
kum positif di negara kita yang berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Diterbitkan di: 07 Maret, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    sama persis kayak bukunya Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,SH. Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    kenapa hukum positif diindonesia tidak sana dengan hukum positif negara lain Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.