Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pemerintahan>Hukum Tata Negara Formil dan Materiel

Hukum Tata Negara Formil dan Materiel

oleh: RizqiLancar     Pengarang: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie; S.H.
ª
 

J.H.A. Logemann, dalam bukunya “Staatsrecht”,
membedakan antara formeele stelselmatigheid dan
materieele stelselmatigheid.49 Istilah yang pertama ada-
lah hukum tata negara, sedangkan yang kedua adalah
asas-asas hukum tata negara. Perbedaan keduanya sea-
kan-akan adalah perbedaan antara bentuk dan isi, antara
vorm en inhoud, atau antara stelsel en beginsel. Vorm
adalah bentuk, sedangkan inhoud adalah isinya. Beginsel
adalah asas-asasnya, sedangkan stelsel adalah pelem-
bagaannya. Istilah vorm en inhoud dipakai oleh van
Vollenhoven seperti dalam Vorm en Inhoud van het
Internationale Recht. 50Sedangkan Ter Haar Bzn meng-
gunakan istilah beginsel en stelsel seperti dalam Beginsel
en Stelsel van het Adatrecht. 51
Oleh karena itu, berbagai buku hukum tata ne-
gara dan juga silabus perkuliahan hukum tata negara
yang menggunakan judul “Asas-Asas Hukum Tata Ne-
gara”, “Pengantar Hukum Tata Negara”, ataupun “Po-
kok-Pokok Hukum Tata Negara”, mestinya tidak gegabah
dengan istilah-istilah. Pengertian kata “asas-asas” hanya
berkaitan dengan inhoud atau materieele stelsel-
matigheid, yaitu aspek materiel belaka dari hukum tata
negara. Oleh karena itu, perkataan “Pokok-Pokok” atau-
pun “Pengantar” dapat dipahami lebih luas cakupan pe-
ngertiannya, meskipun hanya bersifat garis besar atau-
pun hanya bersifat pengantar (introduction) saja.
Seperti halnya undang-undang, menurut Djoko-
soetono, konstitusi yang menjadi objek kajian hukum

tata negara materiel dan formil juga mempunyai tiga arti,
yaitu dalam arti materiel, dalam arti formil, dan dalam
arti naskah yang terdokumentasi. Menurutnya, undang-
undang dapat dilihat:52
a. dalam arti materiel, algemene verbindende voors-
chriften;
b. dalam arti formil, yaitu bahwa undang-undang itu
telah mendapat persetujuan (wilsovereen-stemming)
bersama antara Pemerintah dan DPR; dan
c. dalam arti naskah hukum yang harus terdokumentasi
(gedocumenteerd) dalam Lembaran Negara supaya
bersifat bewijsbaar atau dapat menjadi alat bukti dan
stabil sebagai satu kesatuan rujukan.

Demikian pula konstitusi yang menjadi objek
kajian hukum tata negara juga mempunyai tiga pe-
ngertian, yaitu:53
a. Constitutie in materiele zin dikualifikasikan karena
isinya (gequalificerd naar de inhoud), misalnya beri-
si jaminan hak asasi, bentuk negara, dan fungsi-
fungsi pemerintahan, dan sebagainya;
b. Constitutie in formele zin, dikualifikasikan karena
pembuatnya (gequalificerd naar de maker), misal-
nya oleh MPR;
c. Naskah Grondwet, sebagai geschreven document,
misalnya harus diterbitkan dalam Lembaran Negara,
voor de bewijsbaarheid en voor de stabiliteit sebagai
satu kesatuan rujukan, yaitu sebagai naskah kenega-
raan yang penting atau belangrijke staatkundige
stukken.
Diterbitkan di: 07 Maret, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.