Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pemerintahan>Perbedaan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

Perbedaan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

oleh: RizqiLancar     Pengarang: Fully Handayani Ridwan; SH.Mkn
ª
 
Memang banyak dibahas tentang pembedaan atau pemisahan antara Hukum
Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara. Untuk kaitan itu terdapat dua
golongan besar, yaitu:
Golongan pertama, yang membedakan hakekat Hukum Administrasi Negara
dengan Hukum Tata Negara. Pada umumnya adalah para sarjana hukum di
Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara sosialis.
Golongan kedua, berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan hakiki antara Hukum
Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara. Golongan ini banyak terdapat di
Negeri Belanda dan tersebar pula di tanah air kita.
Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo, antara Hukum Administrasi Negara dengan
Hukum Tata Negara, tidak terdapat perbedaan prinsipiil yuridis. HTN adalah
hukum yang mengatur keseluruhan aspek konstitusi negara, sedangkan HAN ialah
hukum yang mengatur satu aspek dari konstitusi negara, yaitu aspek administrasi
negara.
Hubungan antara HTN dengan HAN adalah mirip seperti hubungan antara Hukum
Perdata Umum dengan Hukum Dagang, sehingga berlaku “Lex Specialis Derogat
Lex Generalis”. Asas-asas yang berlaku dalam HTN yang berkaitan dengan
Administrasi Negara, berlaku pula bagi HAN.
Dalam menjalankan tugas tersebut, seorang pejabat administrasi negara dibatasi
oleh asas-asas sebagai berikut:
Asas Yuridikitas (rechtmatingheid): bahwa setiap tindakan pejabat administrasi
negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan
kepatutan) jadi tidak tertulis.
Asas Legalitas (wetmatigheid): bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara
harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi
Indonesia adalah negara hukum, maka azas legalitas adalah hal yang paling utama
dalam setiap tindakan pemerintah.

Asas Diskresi dari Freis Ermessen yaitu kebebasan dari seorang pejabat
administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri
tetapi tidak bertentangan dengan legalitas.
Dengan demikian, setiap pejabat administrasi negara tidak boleh menolak
mengambil keputusan bila ada seorang warga masyarakat mengajukan permohonan,
dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya.
Namun penggunaan kewenangan diskresioner ini kadang kala menimbulkan akibat
negatif, bila penggunaannya terlalu berlebihan.
Diterbitkan di: 07 Maret, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    1.apa yang dimaksud batak karena hukum 2.apa yang dimaksud batal demi hukum Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    peradilan TUN yang menjadi sengketa Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang anda ketahui tentang:1. hukum acara pidana 2. hukum acara perdata 3. hukum acara tata usaha negara Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    sebutkan 8 macam penggolongan hukum Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang dimaksud dengan tata negara Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa perbedaan antara delegasi dan mandat Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    perkembangan ketatanegaraan menjadi hukum tata negara Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang menjadi objek kajian HTN? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    administrasi negara Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa perbedaan htn dan han ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    HTN mengatur perlengkapan negara dalam keadaan diam, sedangkan HAN mengatur Perlengkapan Negara dalam keadaan Bergerak. 04 Maret 2013
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.