Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Fungsi-Fungsi Kekuasaan

oleh: RizqiLancar     Pengarang: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie; S.H.
ª
 

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa
Inggris disebut the rule of law atau dalam bahasa Belan-
da dan Jerman disebut rechtsstaat, adalah adanya ciri
pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasa-
an negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum
yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusi-
onalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hu-
kum juga disebut sebagai negara konstitusional atau
constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh
konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara
demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan
istilah constitutional democracy yang dihubungkan
dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan
atas hukum.
Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kon-
tinental yang biasa disebut rechtsstaat, terdapat elemen
pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok
negara hukum.1 Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap
mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi
kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan
satu orang, yaitu di tangan Raja atau Ratu yang memim-
pin negara secara turun temurun. Bagaimana kekuasaan
negara itu dikelola sepenuhnya tergantung kepada ke-

hendak pribadi sang raja atau ratu tersebut tanpa adanya
kontrol yang jelas agar kekuasaan itu tidak menindas
atau meniadakan hak-hak dan kebebasan rakyat.
Bahkan, ketika kekuasaan Raja itu berhimpit pula
dengan paham teokrasi yang menggunakan prinsip ke-
daulatan Tuhan, maka doktrin kekuasaan para raja ber-
kembang menjadi semakin absolut. Suara dan kehendak
raja identik dengan suara dan kehendak Tuhan yang ab-
solut dan tak terbantahkan. Dalam sejarah, kekuasaan
Tuhan yang menyatu dalam kemutlakan kekuasaan Raja
ini dapat ditemukan dalam semua peradaban umat ma-
nusia, mulai dari peradaban Mesir, peradaban Yunani
dan Romawi kuno, peradaban Cina, India, serta pengala-
man bangsa Eropa sendiri di sepanjang sejarah masa lalu
hingga munculnya gerakan sekularisme yang memisah-
kan secara tegas antara kekuasaan negara dan kekuasaan
gereja.
Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap
kekuasaan itu tidak berhenti hanya dengan munculnya
gerakan pemisahan antara kekuasaan raja dan kekuasa-
an pendeta serta pimpinan gereja. Upaya pembatasan
kekuasaan juga dilakukan dengan mengadakan pola-pola
pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan
negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan
dan pemisahaan kekuasaan negara ke dalam beberapa
fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, yang
dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam
mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu
adalah Montesquieu2 dengan teori trias politica-nya,3
yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan
eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudi-
sial.
Menurut Montesquieu, dalam bukunya “L’Esprit
des Lois” (1748), yang mengikuti jalan pikiran John
Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang,
yaitu (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-
undang, (ii) kekuasan eksekutif yang melaksanakan, dan
(iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari
klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian keku-
asaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif
(the legislative function), eksekutif (the executive or ad-
ministrative function), dan yudisial (the judicial func-
tion).4
Sebelumnya, John Locke juga membagi kekuasaan
negara dalam 3 (tiga) fungsi, tetapi berbeda isinya. Me-
nurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu
meliputi:
1) Fungsi Legislatif;
2) Fungsi Eksekutif;
3)Fungsi Federatif
itu terkait dengan fungsi pelaksanaan hukum. Tetapi
bagi Montesquieu, fungsi pertahanan (defence) dan hu-
bungan luar negerilah (diplomasi) yang termasuk ke
dalam fungsi eksekutif, sehingga tidak perlu disebut
tersendiri. Justru dianggap penting oleh Montesquieu
adalah fungsi yudisial atau fungsi kekuasaan kehakiman.
Mirip dengan itu, sarjana Belanda, van Vollenhoven
membagi fungsi kekuasaan juga dalam 4 (empat) fungsi,
yang kemudian biasa disebut dengan “catur praja”, yaitu:
1) Regeling (pengaturan) yang kurang lebih identik de-
ngan fungsi legislatif menurut Montesquieu;
2) Bestuur yang identik dengan fungsi pemerintahan
eksekutif;
3) Rechtspraak (peradilan); dan
4) Politie yang menurutnya merupakan fungsi untuk
menjaga ketertiban dalam masyarakat (social order)
dan peri kehidupan bernegara.

3) Fungsi Federatif.
Di samping itu, dalam studi ilmu administrasi pu-

Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat ke-
dua sarjana itu nampaknya mirip. Tetapi dalam bidang
yang ketiga, pendapat mereka berbeda. John Locke
mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Baron de
Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakim-
an (yudisial). Montesquieu lebih melihat pembagian atau
pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia
setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih meli-
hatnya dari segi hubungan ke dalam dan keluar dengan
negara-negara lain. Bagi John Locke, penjelmaan fungsi
defencie baru timbul apabila fungsi diplomacie terbukti
gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah
fungsi federatif. Sedangkan, fungsi yudisial bagi Locke
cukup dimasukkan ke dalam kategori fungsi legislatif, ya-

blik atau public administration dikenal pula adanya teori
yang membagi kekuasaan ke dalam dua fungsi saja.
Kedua fungsi itu adalah (i) fungsi pembuatan kebijakan
(policy making function), dan (ii) fungsi pelaksanaan
kebijakan (policy executing function). Semua usaha
membagi dan membedakan serta bahkan memisah-mi-
sahkan fungsi-fungsi kekuasaan itu ke dalam beberapa
cabang, pada pokoknya adalah dalam rangka membatasi
kekuasaan itu sendiri sehingga tidak menjadi sumber
kesewenang-wenangan.

Diterbitkan di: 07 Maret, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    nama legis latif, jumlah kamar legislatif, fungsi dan kekuasaan legislatif, hub. legislatif dan eksekutif, keanggotaan legislatif, jenis perwakilan. ( dalam periode 1998-2004) Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.