Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Hukum Pemerintahan>Contoh Tugas Dan Makalah Pancasila : Kewenangan Dpr Dalam Pembentukan

Contoh Tugas Dan Makalah Pancasila : Kewenangan Dpr Dalam Pembentukan

oleh: Dean_Winchester     Pengarang : Indrayanto
ª
 
Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Peraturan
Per Undang-Undangan

Sebelum Amandemen
Pasal 20
(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidakmendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dalam Amandemen Keempat UUD 1945 ini terlihat bahwa kekuasaan membuat UU sangat legislative heavy , dalam artian ada satu pasal yang mengatakan bahwa kalau dalam 30 hari rancangan undang-undang tidak ditandatangani presiden maka akan diberlakukan, akan tetapi tidak ada pasal yang menyatakan sebaliknya. Dalam Amandemen Keempat UUD 1945 tidak terdapat pasal yang mengatakan bahwa kalau Presiden mengajukan RUU, dalam 30 hari tidak disetujui parlemen, maka akan jadi UU. Dengan demikian hak vetonya hanya dimiliki oleh parlemen dan tidak oleh presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat pemberi persetujuan kepada tuap Rancangan Undang-undang. Apabila kita melihat isi Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasannya, serta uraian pada huruf D, maka pertanyaan selanjutnya yang dimaksud mengenai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah, dalam hal ini setiap rancangan undang-undang dari pemerintah itu tidak boleh dikesampingkan; Dewan Perwakilan Rakyat haruslah memberikan suu consent atau suatu kesepakatan dalam arti menolak atau menerima rancangan undang-undang tersebut. Dengan demikian, perkataan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu seharusnya diartikan dengan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan persesuaian Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesudah Amandemen Ke-4

Pasal 20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undan-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Dengan adanya perubahan ini, jelaslah bahwa kekuasaan legislatif yang semula utamanya dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dialihkan dan dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Presiden hanya dinyatakan baerhak mengajukan RUU, bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Perubahan ini merupakan pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden dan DPR.

Jika wakil pemerintah mempunyai kepentingan maka kepentingan atau aspirasinya itu haruslah disalurkan melalui anggota DPR yang berasal dari partai pemerintah. Perbedaan pendapat diantara DPR dan pemerintah dalam hal ini bisa saja memakan waktu, tergantung pada perkembangan dukungan opini umum dalam masyarakat. Namun, secara hukum, pemerintah dapat saja menolak, menyetujui sebagian ataupun seluruh materi RUU tersebut, meskipun seluruh anggota DPR telah menyetujui RUU yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, sebelum RUU yang bersangkutan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR, terlebih dahulu dapat dilakukan pembahasan :
(b) perancangan RUU secara sendiri-sendiri oleh Presiden/pemerintah atau oleh DPR,
(c) pembahasan oleh pemerintah terhadap RUU yang diajukan oleh DPR, pembahasan oleh DPR
terhadap RUU yang diajukan oleh Pemerintah/Presiden,
(d) pembahasan bersama oleh institusi DPR sebagai satu kesatuan berhaapan dengan pemerintah dalam
hal RUU tersebut berasal dari inisiatif DPR, atau
(e) pembahsan bersama antar anggota DPR bersama-sama dengan wakil pemerintah sebagai
narasumber dalam hal RUU tersebut berasal dari inisiatif pemerintah

Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa :
(a) Suatu RUU dapat saja tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Misalnya, pemerintah dapat menyatakan menolak untuk memberikan persetujan terhadap suatu materi atau seluruh materi yang bersangkutan. Demikian pula DPR dapat menyatakan menolak sebagian atau seluruh materi RUU yang diajukan oleh pemerintah, meskipun hal itu telah diadakan pembahasan bersama yang bertujuan mendapatkan persetujuan bersama;
(b) RUU yang tidak mendapat persetujuan bersama tersebut, baik yang berasal dari inisiatif pemerintah ataupun inisiatif DPR, tidak dapat lagi dimajukan dalam masa persidangan yang bersangkutan. Hal ini dimasudkan untuk menjamin jangan sampai jadwal ketatanegaraan terganggu karenanya

Pengesahan yang dimaksudkan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 bersifat administratif, yaitu pengundangan Undang-undang tersebut kedalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara yang menentukan efek pengumuman hukum (publication and promulgation of the law) dan daya ikat atau efektifitas legalitas undang-undang tersebut bagi para subjek hukum diaturnya.

Sebelum amandemen
Pasal 21
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Dalam pasal 21 (1) UUD 1945 hanya disebutkan bahwa anggota DPR berhak mengajukan Rancangan Undang-undang. Kata “berhak” dalam pasal ini menganding arti dua pilihan, yaitu boleh atau mungkin tidak bersedia, yang kesemuanya tergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini sama sekali tidak ada keharusan.

Presiden berdasarkan Pasal 21 ayat (2) diberikan hak untuk menolak suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penolakan ini dikatakan bahwa Presiden mempunyai kekuasaan semacam hak veto. Sebenarnya, Dewan Perwakilan Rakyat sendiri berhak untuk menolak Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden. Dalam setiap Rancangan Undang-Undang, kedua lembaga ini bekerja sama dilandasi musyawarah mufakat. Musyawarah inilah yang menyebabkan setiap perbedaan pendapat antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat diselesaikan dengan dilandasi sikap toleransi.

Diterbitkan di: 17 Juli, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    kedudukan DPR RI dalam pemerintahan ? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.