Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

oleh: KlarisTilly    
ª
 
Sering muncul pertanyaan, Mengapa harus buat SITU? Apa SIUP tidak cukup?

Jawabannya adalah: SIUP bersifat nasional sehingga biaya yang diterima merupakan pendapatan negara sedangkan SITU bersifat lokal daerah sehingga biaya yang diterima merupakan pendapatan daerah di mana tempat usaha itu didirikan. SIUP diperlukan kalau seseorang akan mendirikan usaha, sedang SITU merupakan izin lokasi yang diperlukan karena lokasi tempat yang dipakai usaha bisa jadi hanya untuk perumahan saja sehingga tidak diperbolehkan sebagai tempat usaha.

Dahulu SITU bernama Surat Izin Gangguan atau biasa disebut dengan HO (Hinderordonnantie). Disebut demikian karena surat ini adalah surat yang dibuat untuk memperoleh izin sebuah usaha di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Surat ini juga mempunyai dasar hukum yaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan.

Salah satu gangguan yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah adanya pencemaran lingkungan hidup, hal ini juga menjadi syarat umum untuk mendapatkan surat izin tempat usaha (SITU). Menurut pasal 1 ayat (12) UU No. 23 tahun 1997 yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai kepada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.

Untuk Surat Izin Gangguan (HO) ini diatur di dalam Undang-­undang Gangguan (Hinderordonnantie) S. 1926-226. Namun, dengan berjalannya waktu, yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, maka tiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda.

Diterbitkan di: 17 Desember, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.