Membaca Perilaku Pemilih
Dalam sistem politik modern, tidak satu pun negara yang disebut demokratis (oleh masyarakat
internasional) apabila tidak mengadakan pemilu. Permasalahannya, apakah pemilihan itu dilakukan dengan adil, transparan, dan jujur, itu merupakan hal lain. Oleh karena itu, ketika perang dingin berlangsung, hampir semua negara berusaha mengidentifikasi diri sebagai negara demokratis dengan cara melaksanakan pemilu secara berkala. Walau pada saat yang lain, Pemilu dilakukan hanya untuk melegitimasi tindakan nyata rejim yang otokratik (Chehabi & Linz 1998).
Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan seseorang seperti, (i) status sosioekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas), (ii) agama, (iii) etnik, bahkan (iv) wilayah tempat tinggal (misalnya kota, desa, pesisir, ataupun pedalaman).
Beberapa hal ini menurut sarjana yang mengusungnya, Lipset (1960), Lazarsfeld (1968) hanya untuk menyebut beberapa nama, mempunyai kaitan kuat dengan perilaku pemilih. Penelitian mengenai perilaku ini dicetuskan oleh sarjana-sarjana ilmu politik dari University of Columbia (Columbia’s School) yang mengkaji perilaku pemilih pada waktu pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) tahun 1940.
Mereka mendapati pola yang mempunyai kaitan erat dengan aspek-aspek tadi. Misalnya, dari segi kelas, kelas bawah dan kelas menengah di AS berkecenderungan mendukung Partai Demokrat, sementara kelas atas menyokong Partai Republik (Lipset 1960:305). Demikian pula halnya jika dilihat dari aspek agama, penganut agama Kristen Protestan di AS cenderung memilih Partai Republik dibandingkan dengan mereka yang memeluk agama Katolik (Lazarsfeld 1968:21-22).
Pendekatan kedua disebut dengan pendekatan psikologis, yang dikembangkan beberapa sarjana, Campbell et. al. (1960), Jaros & Grant (1974), Rose & McAllister (1990) dan lainnya, dari Michigan University di bawah The Michigan Survey Research Centre. Pendekatan ini (disebut juga Michigan’s School) menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat bergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih.
Oleh karena itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya. Bahkan, kecenderungan menguatnya keyakinan terhadap suatu partai akibat sosialisasi ini merupakan impak daripadanya (Campbell et. al. 1960:163). Untuk kasus terhadap anak-anak, menurut Jaros dan Grant (1974:132), identifikasi kepartaian lebih banyak disebabkan pengimitasian sikap dan perilaku anak ke atas sikap dan perilaku orang tuanya.
Hal tersebut terjadi di Inggris, umpamanya, khususnya pada anak-anak kelas pekerja yang melakukan pengimitaasian terhadap pilihan orang tua mereka (Rose & McAllister 1990). Untuk kasus di Indonesia, dalam pemilihan umum di era Orde Baru, kesetiaan anak para pegawai negeri sipil (PNS) dan tentara (ABRI) terhadap Golongan Karya (Golkar) tampak sangat jelas dibandingkan dengan anak-anak dari kelompok lainnya (Agustino 2003).
Pendekatan ketiga, pendekatan pilihan rasional yang dipopulerkan oleh Downs (1957) yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan macam sebagainya.
Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia tidak akan melakukan pilihan pada pemilu (Downs 1957:261). Hal ini dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, di mana perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan didapatnya kelak. Maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktivitas kesehariannya (Pappi 1996).
Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon presiden atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan pelbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih memilih. Namun, apabila partai ataupun calon presiden itu gagal mempromosikan programnya pada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih.
Oleh karena itu, pada Pemilu 2008 sistem pemilihan diubah, dan mempersilakan rakyat untuk ikut andil memilih pasangan presiden yang mereka anggap dapat memberikan harapan. Layaknya seorang pembeli di pasar, pemilih melakukan pilihan dengan cermat bukan hanya dalam memilih presiden tetapi juga anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Permasalahannya sekarang, manakala rasionalitas pemilih mulai tumbuh dan berkembang, (dengan sangat radikal) pemerintah melembarkan lembaran negara tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Dampak yang dihasilkan pilkada terhadap perilaku pemilih, dalam pandangan penulis, telah menggiring rasionalitas ke arasnya yang terbelah-belah.
Jika dilihat pemilih perkotaan, bisa jadi bahwa perilaku pemilih sangatlah rasional, terutama apabila dilihat dari tingkat pendidikan pemilih, mereka tidak ingin memilih calon yang tidak mempunyai visi, misi, dan program yang jelas, tetapi juga masyarakat enggan memilih calon yang banyak mengeluarkan uang hanya untuk berkampanye. Khusus para pemilih di daerah nonperkotaan (bisa ditambah variabel lain non-Pulau Jawa, tingkat pendidikan menengah atau bahkan rendah, misalnya), perilaku rasional kembali bergeser pada perilaku pemilih yang tradisional atau bahkan emosional.
Sebagai contoh, seorang pemilih akan memilih kepala daerah karena kebetulan sang calon berkeyakinan agama sama dengannya, ataupun satu jenis kelamin (khususnya untuk calon kepala daerah yang perempuan), atau sang kandidat satu daerah (kecamatan/kabupaten/kota) dengan calon dan pelbagai macam variabel lainnya, yang boleh jadi semua ini menihilkan program yang ditawarkan.
Walau tampak terjadi pergeseran kembali ke arah perilaku sosiologis, tetapi yang tidak diperhitungkan adalah adanya variabel intervening "sentimen" yang menyelubunginya. Dan, sentimen ini tidak dipelajari dalam Columbia’s School.
Persoalannya sekarang, perilaku pemilih yang semakin terlihat rasional pada 2008, akan kembali bergeser ke arah pemilih tradisional dan emosional . ***