Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Hukum & Politik>Mengenal ADR (Alternative Dispute Resolution)

Mengenal ADR (Alternative Dispute Resolution)

oleh: abangyosku     Pengarang : Bambang Sutiyoso
ª
 

Istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) relatif baru dikenal di Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat.

Sehubungan dngan itu, istilah ADR perlu dicari padanannya di Indonesia. Dewasa ini dikenal beberapa istilah untuk ADR, antara lain : Pilihan Penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, dan Mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang tentang apa yang disebut ADR, George Applebey, dalam tulisannya “An Overview of Alternative Dispute Resolution” berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model :
a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa
b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama
c. Forum-forum baru bagi penylesian sengketa
d. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Definisi di atas sangat luas dan terlalu akademis. Definisi lain yang lebih sempit dan akademis dikemukakan oleh Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk :
a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaiakan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa
b. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional
c. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan

Dengan demikian ADR merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, dalam arti diluar mekanisme ajudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur ajudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.

Dalam Bab I Ketentuan Umum UU No. 30 tahun 1999, Pasal 1 butir 10, disebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.

Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai Alternative to litigation atau alternative to adjudication. Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan Alternative to adjudication berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Di Amerika sendiri, ADR diartikan sebagai alternative to adjudication, karena output dari proses adjudikasi umumnya berupa win-lose solution (menang-kalah), padahal yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa adalah wini-win solution atau mutual acceptable solution.

Adapun keberadaan ADR terutama ditujukan untuk tercapainya efisiensi yang lebih besar, terutama untuk mengurangi biaya dan keterlambatan serta menghasilkan penyelesaian sengketa yang memuaskan kedua belah pihak.

Diterbitkan di: 27 Juni, 2009   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Adr bukan untuk perkara pidana, kecuali itu bersangkutan dengan kejahatan anak2 yang harus dipulangkan kepada orang tuanya. Hanya perlu bimbingan. :) YG SAYA PERTANYAKAN APA LANDASAN HUKUMNYA ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimana format ADR Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    dispute sendiri artinya apa menurut unclos 82 Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimana adr dapat diterapkan di indonesia sedangkan undang2nya blm mengatur ke arah sana? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    UU No. 30 thn 1999, Pasal 1 butir 10. Gak salah ketikkah? ada tulisan diatas yang mengatakan konsolidasi? bukannya konsiliasi? konsolidasi kan yg berkaitan dengan perseroan? butuh diralat itu Thanks. Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    saya sendiri beluma begi paham keberadaan adr itu sendiri apakah di setiap kabupaten/propinsi Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah ADR dimungkinkan untuk perkara pidana? apa batasannya? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    Adr bukan untuk perkara pidana, kecuali itu bersangkutan dengan kejahatan anak2 yang harus dipulangkan kepada orang tuanya. Hanya perlu bimbingan. :) 18 Januari 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pengertian ajudikasi Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa itu adr ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    Alternative Dispute Resolution atau biasa juga dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. 18 Januari 2012
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.